Presiden Prabowo Kembali Turun ke Sumatra, Perintahkan Karhutla Dituntaskan hingga Akar Masalah

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto kembali turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan maksimal.

Kepala Negara bertolak menuju Pekanbaru, Riau, guna meninjau langsung kondisi karhutla sekaligus mengecek langkah pemadaman dan pencegahan kebakaran agar tidak kembali terjadi, pada Senin (24/8).

Kunjungan ke Sumatra ini menjadi bagian dari langkah Presiden untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada laporan administratif.

Setelah sebelumnya memimpin penanganan kebakaran di Kalimantan, Prabowo kini kembali hadir di wilayah yang menghadapi ancaman serupa.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden ingin melihat secara langsung perkembangan penanganan di lapangan, memastikan keputusan pemerintah benar-benar dijalankan secara cepat dan terpadu.

Baca Juga: Menko Polkam: Masa Depan Postur TNI Ditentukan dari Ruang Pendidikan

“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (24/8).

Bagi pemerintah, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengerahkan personel dan armada pemadaman ketika titik api telah bermunculan.

Presiden Prabowo menekankan perlunya sistem pencegahan yang permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi siklus kebakaran yang sama setiap musim kemarau.

Maka dari itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu perhatian utama. Gubernur, Pangdam, Kapolda, serta unsur terkait diminta membangun koordinasi yang solid dalam mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini.

Teddy menegaskan, Presiden telah memberikan arahan agar pemerintah mulai memperkuat infrastruktur dan sistem pencegahan di kawasan rawan karhutla.

Baca Juga: Kumpulkan Petugas HUT ke-81 RI di Hambalang, Presiden Prabowo: Semangat Merah Putih Jangan Berhenti di Upacara

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut mencakup pembangunan sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga peningkatan kesiapsiagaan desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla.
“Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” tegasnya.

Selain mengecek efektivitas pemadaman dan kesiapan pencegahan, pemerintah juga akan mengevaluasi secara menyeluruh penyebab kebakaran.

Evaluasi menjadi penting untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi pascakebakaran, tetapi juga mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kebakaran terjadi dan berulang.

Jika dalam proses evaluasi ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, pemerintah memastikan tindakan tegas akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Turun Langsung ke Lahan Karhutla Kubu Raya, Pastikan Api Tak Meluas

Dengan demikian, penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah memiliki dua sasaran sekaligus: memastikan api benar-benar padam serta membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah kebakaran kembali meluas.

Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala BIN Muhammad Herindra.

Kehadiran Prabowo penting dalam memastikan kemampuan respons negara menghadapi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga keamanan wilayah.

Turunnya Presiden secara langsung ke wilayah terdampak sekaligus mengirimkan pesan bahwa penanganan karhutla bukan sekadar agenda musiman.

Pemerintah dituntut bergerak dari pola “memadamkan ketika api muncul” menuju sistem pencegahan permanen, deteksi dini, respons cepat, dan penegakan hukum.