Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI untuk Suku Dayak Pedalaman Disesuaikan

Jakarta, IDM – Presiden Prabowo Subianto meminta syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI disesuaikan. Hal ini dikatakannya saat melakukan rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8).

Dilansir dari keterangan Humas Seskab, Minggu (30/8), hadir juga dalam kegiatan tersebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Selain soal perekrutan suku Dayak pedalaman dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga meminta perkembangan mengenai beberapa hal yaitu penanganan beberapa bencana antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanganan Kebakaran Hutan Lahan di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatra.

Baca Juga: Demo di DPR, Menko Polkam Djamari: Pergerakan Kelompok Perusuh Sudah Dipantau!

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," tulis keterangan Humas Seskab.

Permintaan Panglima Jilah

Sebelumnya pada Jumat (28/8), Panglima Jilah sang pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan Humas Seskab, Prabowo langsung mengintruksikan pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat Dayak Kalimantan sesuai permohonan Panglima Jilah.

Baca Juga: Demi Stabilitas Tanah Papua, Kemenko Polkam Pacu Revisi PP MRP

Intruksi tersebut yaitu pembangunan jalan di daerah pedalaman, seperti Sanggau dan sekitarnya, pembangunan Sekolah Rakyat dan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak yang saat ini sudah terbangun 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat, pembangunan rumah adat Dayak hingga keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi angggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat.

"Panglima Jilah juga menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam pencegahan karhutla. Melalui para tokoh adat, edukasi terus dilakukan agar pembakaran lahan tidak dilakukan sembarangan. Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama," tulis keterangan Humas Seskab.