Politik Bukan Jalan Cepat jadi Kaya! Wamenko Polkam Serukan Politik Bermoral Demi Indonesia Emas 2045

Jakarta, IDM – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, menegaskan politik yang bermoral, berkeadilan, dan berpihak pada kemaslahatan umat merupakan fondasi utama dalam membangun demokrasi yang substantif sekaligus menjadi prasyarat menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Lodewijk saat menjadi narasumber dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta.

Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, ia menilai Indonesia membutuhkan sistem politik yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga memiliki kualitas moral yang kuat.

Menurutnya, eskalasi ketegangan internasional, rivalitas geopolitik, hingga ancaman multidimensi telah membawa dampak yang meluas terhadap stabilitas politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan negara.

Baca Juga: Menko Polkam: Perang Melawan Narkoba tak Bisa Diserahkan ke BNN Sendiri

Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan.

"Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan," ujar Lodewijk.

Ia menegaskan politik tidak boleh dipandang sekadar sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

"Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Dalam paparannya, Wamenko Polkam juga menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi demokrasi Indonesia.

Mulai dari politik transaksional yang berbiaya tinggi, maraknya kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya praktik oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi politik masyarakat, hingga lemahnya moralitas politik yang menyebabkan demokrasi lebih banyak berhenti pada aspek prosedural dibanding substansi.

Tantangan tersebut, kata Lodewijk, harus menjadi perhatian bersama karena dapat menggerus kualitas demokrasi sekaligus menghambat pembangunan nasional apabila tidak segera dibenahi.

Baca Juga: Benteng NKRI Diperkuat, Kemenko Polkam Gaspol Bangun Infrastruktur Pertahanan di Perbatasan

Lodewijk kemudian mengajak umat Islam untuk menghidupkan kembali nilai-nilai profetik Islam dalam praktik politik nasional.

Ia menilai nilai kejujuran, amanah, keadilan, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat merupakan modal penting untuk memperkuat kehidupan demokrasi Indonesia.

Ia juga menyebut ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam memiliki posisi strategis sebagai penjaga moral bangsa.

Peran mereka tidak hanya memberikan tuntunan keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu, Lodewijk mengajak seluruh elemen umat Islam untuk terus memperkuat persatuan dan memperjuangkan aspirasi melalui cara-cara yang konstitusional, damai, dan bermartabat demi menghadirkan politik yang membawa keberkahan bagi bangsa.

"Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat," ungkap Wamenko Polkam.

Ia menambahkan demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga aktor-aktor politik yang berintegritas dan masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan untuk Palestina Harga Mati, tak Bisa Ditawar

Dengan begitu, politik dapat menjadi instrumen pembangunan nasional yang mampu memperkuat persatuan serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia.

Kongres Umat Islam Indonesia VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren.

Wamen Polkam didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap sinergi antara negara dan elemen umat terus diperkuat guna membangun kehidupan politik yang lebih beretika, demokratis, serta mampu menjawab berbagai tantangan global dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.