Pemerintah Matangkan Rekomendasi Pengawalan RUU Keamanan Siber

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Pengawalan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Hal ini sebagai langkah strategis memperkuat payung hukum keamanan siber nasional.

Rapat tersebut menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti BSSN, Kemenkomdigi, Kemenkumham, TNI, dan Polri.

Baca Juga: Perkuat Kesiapsiagaan Nasional, Prabowo Berencana Datangkan 200 Helikopter di 2026

Seluruh peserta membahas peningkatan ancaman siber yang semakin kompleks dan berpotensi mengganggu infrastruktur digital strategis negara.

“RUU KKS adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan ruang siber Indonesia aman, berdaulat, dan siap menghadapi eskalasi ancaman global,” tegas Asisten Deputi Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber, Marsma TNI Budi Eko.

Pembahasan menyoroti empat aspek utama, yakni perkembangan isu strategis dalam RUU KKS, penajaman pengaturan kelembagaan dan pembagian kewenangan, harmonisasi dengan regulasi nasional seperti UU ITE dan UU PDP, serta penyusunan rekomendasi pengawalan yang komprehensif dan implementatif.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Modernisasi Alutsista jadi Kunci Respons Cepat Bencana

Para narasumber juga menggarisbawahi perlunya koordinasi lintas sektor yang solid, penguatan standar keamanan, serta tata kelola adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika ancaman siber.

Kemenko Polkam menegaskan komitmen mempercepat finalisasi RUU KKS melalui penyelarasan posisi seluruh kementerian/lembaga.

“Keamanan siber adalah fondasi kedaulatan digital. Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi agar RUU KKS dapat segera terwujud,” ujar Budi Eko. (Ykb)