PBB Peringatkan Operasi Militer AS ke Venezuela Langgar Hukum Internasional

Jakarta, IDM – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa operasi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela telah melanggar hukum internasional dan dapat berdampak buruk terhadap kawasan.

“Sekjen sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer AS di negara itu, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric, melansir Un.org, Senin (5/1).

Baca Juga: Pendudukan Israel di Tepi Barat Terus Berlanjut, UNRWA: 12.000 Anak Terpaksa Mengungsi

“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekjen terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Beliau sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati," sambungnya.

Guterres pun menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk terlibat dalam dialog inklusif sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.

Senada, Kepala Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Volker Turk juga menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum internasional. Ia menekankan, rakyat Venezuela harus dilindungi dalam kondisi apapun.

Menanggapi masalah tersebut, Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock mengatakan bahwa Piagam PBB bukan sekadar "dokumen optional" dan harus menjadi kerangka panduan setiap negara.

Baca Juga: Trump Ungkap Kemungkinan Serangan Kedua ke Venezuela

Ia menuturkan, Pasal 2 menetapkan bahwa semua negara anggota, termasuk AS, harus menahan diri dari “penggunaan kekerasan” terhadap wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.

“Dunia yang damai, aman, dan adil bagi semua orang hanya mungkin terjadi jika supremasi hukum ditegakkan, bukan kekuasaan yang menentukan kebenaran,” pungkasnya. (bp)