Online Scam Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Aksi Terpadu Nasional dan ASEAN

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI memperkuat koordinasi nasional sekaligus mendorong kerja sama operasional di tingkat ASEAN untuk menghadapi kejahatan penipuan daring lintas negara yang kian masif dan terorganisir.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menyebut online scam telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang berdampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan publik terhadap keamanan ekosistem digital.

“Online scam bukan lagi kejahatan biasa. Dampaknya tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap keamanan sistem digital dan respons negara,” ujar Koba dalam Rapat Koordinasi Penanganan Online Scam Lintas Negara di Surabaya, Jawa Timur.

Data pemerintah menunjukkan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025, kerugian akibat penipuan transaksi keuangan digital di Indonesia mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga: Kemenko Polkam Siapkan Ribuan Personel Gabungan untuk Pengamanan Arus Mudik 2026

Modus yang digunakan pun semakin kompleks, mulai dari impersonation, investasi bodong, phishing, hingga love scam.

Secara global, keuntungan tahunan dari operasi penipuan daring diperkirakan mencapai US$43,8 miliar, dengan sebagian besar aktivitas terpusat di kawasan Asia Tenggara.

Koba menekankan penanganan harus dilakukan secara berlapis dan terintegrasi dengan menempatkan tindakan preventif sebagai prioritas utama. Penguatan sistem keamanan, literasi digital masyarakat, serta mekanisme deteksi dini dinilai menjadi benteng awal untuk menutup celah kejahatan.

“Benteng utama kita adalah pencegahan. Karena itu, penguatan mekanisme nasional menjadi kunci untuk menutup celah sejak awal. Sementara itu, penegakan hukum tetap penting sebagai langkah lanjutan untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Baca Juga: Hadapi Separatisme, Kemenko Polkam Evaluasi 25 Tahun Operasi Intelijen

Dalam konteks tersebut, Kemenko Polkam mendorong penguatan Mekanisme Nasional Penanganan Online Scam Lintas Negara yang mengintegrasikan seluruh instrumen yang telah ada, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perumusan mekanisme ini turut melibatkan kalangan akademisi guna memastikan adanya dasar hukum yang kuat, operasional, serta mengikat lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Koba, tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan kesenjangan implementasi di tingkat operasional.

Hambatan tersebut mencakup keterbatasan pertukaran data lintas negara, perbedaan standar penanganan bukti digital, hingga koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Baca Juga: Doktrin Modern, SBY Sebut Kekuatan Udara Sangat Penting daripada Pertahanan Darat

Karena itu, pemerintah mendorong pergeseran dari sekadar koordinasi menuju aksi terpadu melalui integrasi data lintas kementerian/lembaga yang mencakup sektor siber, finansial, dan identitas hingga penyusunan mekanisme respons cepat (fast response).

Pemerintah juga mendorong agar terciptanya penegasan peran koordinasi nasional, serta penguatan kerja sama operasional ASEAN, termasuk percepatan pertukaran data dan kolaborasi berbasis kasus melalui joint investigation.

“Kita tidak kekurangan aturan, tetapi perlu memastikan seluruh mekanisme yang ada dapat bekerja secara terhubung dan responsif di lapangan,” ujarnya. (Ykb)