INTERNASIONAL

Mesir Ungkap Rencana Rekontruksi Gaza, akan Menelan Biaya US$53 Miliar

Situasi akibat konflik di Gaza.
Situasi akibat konflik di Gaza. (Foto: Dok. Unrwa.org)

Jakarta, IDM – Para pemimpin Arab resmi mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir. Diperkirakan akan menelan biaya US$53 miliar, Mesir menawarkan skema rekontruksi tanpa relokasi warga Palestina.

Mesir mengungkap rencana itu saat menjadi tuan rumah KTT Liga Arab di Kairo pada beberapa waktu lalu. Rencana itu dibentuk usai Mesir dan negara-negara Arab lainnya menentang usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengosongkan dan mengambil alih Gaza, langkah yang nampak seperti pembersihan etnis.

Dilansir dari Al Jazeera, Rabu (5/3), rencana itu terdiri dari tiga tahap utama yakni langkah interim, rekonstruksi dan tata kelola. Tahap pertama akan berlangsung sekitar enam bulan sementara dua tahap berikutnya akan berlangsung selama empat hingga lima tahun.

Baca Juga: AS Setop Bantuan Militer, Ukraina Sebut akan Tetap Pertahankan Hubungan Bilateral

Tujuannya adalah untuk rekonstruksi Gaza, menjaga perdamaian dan keamanan serta menegaskan kembali pemerintahan Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) di Gaza.

Dalam periode enam bulan pertama, akan dibentuk komite teknokrat Palestina yang beroperasi di bawah PA dan membersihkan puing-puing di Jalan Salah al-Din, yang merupakan jalan raya utama Gaza.

Setelah jalan dibersihkan, 200.000 unit rumah sementara akan dibangun untuk menampung 1,2 juta orang dan sekitar 60.000 bangunan yang rusak akan diperbaiki.

Berdasarkan rencana itu, rekonstruksi jangka panjang memerlukan waktu sekitar empat hingga lima tahun setelah langkah-langkah interim selesai. Nantinya sekitar 400.000 rumah permanen akan dibangun sekaligus memperbaiki pelabuhan laut dan bandara internasional. Fasilitas air, sistem pembuangan limbah, layanan telekomunikasi, dan listrik juga akan dipulihkan secara bertahap.

Baca Juga: Korut Sebut AS Tingkatkan Provokasi Militer

Adapun, keseluruhan skema membutuhkan dana sekitar US$53 miliar, yang akan berasal dari berbagai pihak termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi keuangan internasional, investasi sektor asing dan swasta.

Mesir mengusulkan dana itu untuk didistribusikan melalui tiga tahap. Pada tahap enam bulan pertama, dibutuhkan biaya US$3 miliar. Tahap kedua akan memakan waktu dua tahun dan menghabiskan biaya US$20 miliar. Pada tahap ini dana akan digelontorkan untuk membangun jaringan utilitas dan unit perumahan.

Tahap ketiga akan menelan biaya $30 miliar dalam dua setengah tahun. Tahap ini berfokus pada menyelesaikan perumahan permanen untuk warga Palestina serta pelabuhan, bandara, industri dan area komersil. (bp)

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.