Komisi I Minta Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Dikaji Matang

Jakarta, IDM - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza, Palestina, perlu dikaji secara mendalam.
Ia menekankan pentingnya perhitungan teknis, efektivitas penugasan, serta implikasi pembiayaan negara sebelum keputusan tersebut direalisasikan.
Yulius menyebut, jumlah pasukan yang sempat disebut mencapai puluhan ribu personel perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Gaza yang relatif sempit.
“Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa kalau perlu sampai 20 ribu pasukan, saya kira perlu pendalaman teknis terkait dengan jumlah karena wilayah Gaza ini tidak lebih luas dari Jakarta Pusat,” ujar Yulius.
Baca Juga: Komisi I: Transformasi Industri Pertahanan Harus Dipercepat untuk Wujudkan Kemandirian Nasional
Menurutnya, pengerahan pasukan dalam jumlah sangat besar justru berpotensi menimbulkan kendala teknis di lapangan.
Ia menilai opsi jumlah pasukan yang lebih terbatas dapat dipertimbangkan secara realistis sesuai kebutuhan misi.
“Sehingga secara teknis akan sangat sulit kalau 20 ribu pasukan dideploy. Tetapi kalau 2 ribu, 3 ribu itu menurut saya akan lebih efektif untuk dikirimkan,” ungkap Yulius.
Selain aspek teknis, Yulius juga menyoroti persoalan pembiayaan. Ia mengingatkan agar kebijakan pengiriman pasukan ke luar negeri tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Komisi I DPR RI Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Jaga Stabilitas Wilayah Korem 073/Makutarama
“Selain juga misalnya secara pembiayaan itu tidak akan terlalu memberatkan APBN,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar di dalam negeri, khususnya terkait rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Menurutnya, perhatian terhadap isu kemanusiaan global tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sendiri.
Baca Juga: DPR Dorong Misi Gaza Berbasis Peacekeeping, Bukan Kekuatan Besar
“Lalu yang kedua kita masih punya PR yang banyak itu terutama di rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah bencana. Sehingga concern kepada Palestina tentu saja juga harus berimbang dengan concern terhadap wilayah-wilayah di Indonesia terutama yang saat ini ditimpa kemalangan karena bencana,” pungkas Yulius.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza melalui Yordania, dengan skema di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasukan tersebut direncanakan bertugas menjaga situasi keamanan serta mendukung stabilitas regional di Palestina. Namun hingga kini, TNI masih menunggu kejelasan mandat resmi sebelum penugasan dapat dilaksanakan. (Ykb)
Hankam

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD
TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Teknologi

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia
Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.
In Frame

History

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.































































































