Komisi I DPR RI Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Jaga Stabilitas Wilayah Korem 073/Makutarama

Jakarta, IO - Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya penguatan fungsi deteksi dini dan kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah Korem 073/Makutarama yang memiliki nilai strategis tinggi.

Penegasan tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Korem 073/Makutarama di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (6/2).

Menurut Sukamta, wilayah Korem 073/Makutarama mencakup kawasan urban dan industri di bagian utara Pulau Jawa, dilintasi jalur logistik nasional Pantura, memiliki wilayah pesisir utara, serta menghadapi potensi bencana alam seperti longsor, banjir, dan rob.

Baca Juga: Komisi I DPR: Israel Harus Didepak dari Board of Peace Usai Serang Pengungsi Gaza

Kompleksitas wilayah tersebut diperkuat oleh karakter penduduk yang beragam dan dinamis secara sosial, ekonomi, maupun politik.

“Sebagai simpul pergerakan ekonomi, distribusi logistik, dan mobilitas penduduk di Pulau Jawa, wilayah eks Karesidenan Semarang dan Karesidenan Pati memiliki potensi kerawanan terhadap gangguan keamanan, konflik sosial, dan disrupsi nonmiliter yang dapat berdampak sistemik,” tegas Sukamta.

Dalam konteks antisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), Sukamta menilai Korem 073/Makutarama tidak hanya menjalankan fungsi komando kewilayahan, tetapi juga berperan sebagai aktor strategis penjaga stabilitas nasional.

Ia menekankan deteksi dini menjadi kunci utama mencegah eskalasi konflik, terutama di tengah cepatnya dinamika wilayah yang dipengaruhi media sosial, mobilisasi massa, dan potensi konflik horizontal berbasis isu ekonomi, identitas, maupun politik.

Baca Juga: DPR Tegaskan Pasal 47 UU TNI Konstitusional dan Rasional di Hadapan MK

Namun demikian, Legislator dari Dapil D.I. Yogyakarta ini menegaskan upaya menjaga kondusivitas wilayah tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Kolaborasi antara Korem 073/Makutarama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah merupakan bagian dari pembangunan sistem pertahanan non-militer untuk mencegah eskalasi ancaman sejak fase paling awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan Komisi I DPR RI menjadi momentum strategis untuk memahami implementasi deteksi dini dan kolaborasi lintas sektoral di tingkat kewilayahan.

Deteksi dini, kata Sukamta, tidak hanya terkait kehadiran fisik prajurit, tetapi juga mencakup pertukaran informasi, kesamaan persepsi ancaman, ketajaman analisis, kecepatan respons, serta pembagian peran antar-instansi secara jelas. (Ykb)