DPR Tegaskan Pasal 47 UU TNI Konstitusional dan Rasional di Hadapan MK

Jakarta, IDM – DPR RI menegaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kebijakan hukum yang konstitusional dan rasional.

Ketentuan tersebut dinilai relevan untuk menjawab dinamika ancaman pertahanan negara yang semakin kompleks dan multidimensional.

Penegasan itu disampaikan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta.

DPR hadir memberikan keterangan sebagai pihak pembentuk undang-undang terhadap permohonan uji materiil sejumlah pasal dalam UU TNI.

Baca Juga: DPR: Pelibatan 4.000 ASN jadi Komcad Harus Sukarela dan Tak Ganggu Layanan Publik

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam persidangan menyampaikan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan respons atas perubahan karakter ancaman global yang kini berkembang pesat dan bersifat lintas sektor.

“Ancaman pertahanan negara saat ini tidak lagi bersifat konvensional semata, tetapi bersifat multidimensional dan hibrida, melibatkan irisan antara domain militer dan nonmiliter,” ujar Utut di hadapan Majelis Hakim MK.

Utut menuturkan perubahan tersebut menuntut negara memiliki instrumen pertahanan yang adaptif, responsif, dan terintegrasi.

Oleh karena itu, penguatan peran TNI dalam batas-batas tertentu dipandang sebagai keniscayaan strategis guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.

Utut menegaskan pengaturan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI bersifat terbatas dan selektif.

Penempatan hanya dimungkinkan pada kementerian dan lembaga tertentu yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara serta membutuhkan kompetensi teknis dan strategis yang dimiliki prajurit TNI.

“Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil bukan merupakan perluasan kekuasaan militer ke ranah sipil, melainkan penugasan yang terukur, profesional, dan berbasis kebutuhan strategis negara,” kata Utut.

Ia menjelaskan, UU Nomor 3 Tahun 2025 memperluas jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi prajurit TNI aktif dari sebelumnya 10 menjadi 14 institusi.

Baca Juga: Komisi I DPR: Dewan Perdamaian Gaza Diharapkan Segera Wujudkan Perdamaian

Penambahan tersebut mencakup sektor pengelolaan perbatasan negara, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, serta keamanan laut.

Utut membeberkan sektor-sektor tersebut membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, kedisiplinan, serta kemampuan manajerial dan teritorial yang menjadi kompetensi inti prajurit TNI.

“Ini adalah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan negara dan rakyat,” ujarnya.

DPR RI juga menegaskan bahwa prinsip supremasi sipil tetap menjadi landasan utama dalam pengaturan tersebut.

Prajurit TNI yang akan menduduki jabatan di luar kementerian dan lembaga yang telah ditentukan secara limitatif tetap diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

“Ketentuan ini membuktikan bahwa tidak ada perampasan hak sipil dan tidak ada dominasi militer dalam jabatan-jabatan sipil,” tegas Utut.

Selain itu, DPR menilai kekhawatiran para pemohon terkait potensi ambiguitas yurisdiksi hukum tidak beralasan.

Sistem hukum nasional telah mengatur mekanisme perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga: Komisi I DPR: Israel Harus Didepak dari Board of Peace Usai Serang Pengungsi Gaza​

“Setiap prajurit TNI yang menjalankan tugas di ranah sipil tetap tunduk pada hukum administrasi pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum tetap terjaga dan tidak ada ruang bagi impunitas,” kata Utut.

Lebih lanjut, DPR RI mengatakan ketentuan Pasal 47 UU TNI tidak menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI.

Larangan bagi prajurit TNI untuk terlibat dalam politik praktis, kegiatan bisnis, serta menduduki jabatan politis tetap diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

“Pasal 47 UU TNI dirumuskan dalam kerangka supremasi sipil dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Utut Adianto. (Ykb)