Komisi I DPR Desak UU Penyadapan, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin menyoroti semakin mudahnya akses dan peredaran perangkat penyadapan.

Ia meminta pemerintah segera mengatur pembatasan kepemilikan dan penggunaan alat sadap agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat perangkat penyadapan semakin mudah diperoleh dan diperjualbelikan.

Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi, hingga tindakan pengawasan ilegal terhadap masyarakat.

“Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya,” ujar TB Hasanuddin.

Ia menilai, pembatasan kepemilikan perangkat penyadapan harus menjadi salah satu materi penting dalam pembentukan undang-undang khusus penyadapan.

Regulasi diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi penyadapan hanya dilakukan oleh lembaga yang memiliki mandat hukum dan kepentingan yang dibenarkan.

TB Hasanuddin menjelaskan, saat ini ketentuan penyadapan masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan berbeda.

Belum adanya pengaturan yang komprehensif berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dapat berdampak terhadap kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif,” ujarnya.

Selain membatasi kepemilikan perangkat, TB Hasanuddin mendorong penguatan sistem pengawasan untuk memastikan aktivitas penyadapan tidak melanggar hak privasi dan hak konstitusional masyarakat.

Ia juga menekankan setiap lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan, seperti Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung, harus tunduk pada prosedur dan batas kewenangan yang jelas.

Menurutnya, pembentukan UU khusus Penyadapan telah memiliki landasan hukum melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi serta Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Maka dari itu, ia mendesak pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti amanat tersebut dengan menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur kewenangan penyadapan, tetapi juga perizinan, durasi operasi, pengelolaan hasil sadapan, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggar.