HANKAM
Gugat UU PKDRT ke MK, Mantan Istri Prajurit TNI Minta Pidana KDRT Diperberat
Seorang mantan istri prajurit TNI, bernama Nike Friscilia Santika menggugat UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
#Mahkamah Konstitusi
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
PARLEMEN
Wakil Ketua DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun!
Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan masukan substantif untuk mempercepat tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 260/PUU-XXIII/2025.
PARLEMEN
Komisi I DPR: Revisi UU Peradilan Militer Harus Tuntas Substansial, Bukan Sekadar Ubah Norma
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraeni menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dilakukan secara komprehensif dan substantif menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem peradilan militer.
HANKAM
Kuota Internet tak Boleh Hangus, DPR: Jangan Ada Akal-akalan Baru Setelah Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sisa kuota internet merupakan hak milik konsumen.
HANKAM
Mengenal Yurisdiksi Absolut Peradilan Militer
Babinkum TNI (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia) memberikan penjelasan tentang Yurisdiksi Absolut Peradilan Militer.
PARLEMEN
DPR Tegaskan Pasal 47 UU TNI Konstitusional dan Rasional di Hadapan MK
DPR RI menegaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kebijakan hukum yang konstitusional dan rasional.
PARLEMEN
Uji Materi UU TNI Berguguran di MK, 3 Pemohon Cabut Permohonan
Uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mulai berguguran dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) setelah tiga pemohon mencabut permohonan.
HANKAM
Menhan Sjafrie Pastikan Revisi UU TNI Sudah Final
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pastikan revisi UU TNI sudah final dan presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani.
HANKAM
TNI Hormati Hak Warga Negara untuk Gugat UU TNI ke MK
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI menghormati setiap warga negara jika Undang-Undang (UU) yang baru disahkan DPR RI digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
HANKAM
Soal Putusan MK Terkait Kewenangan KPK, Kapuspen TNI: Siap Ikuti Arahan Pemerintah
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 mempertegas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer dapat menjadi langkah besar dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.