Menko Polhukam Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjanto mengatakan selain usul untuk menghapus pasal larangan berbisnis, TNI juga mengusulkan beberapa pasal untuk direvisi di UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI.
Sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap UUD 1945 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/11/2023).
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menuturkan perkembangan teranyar terkait kajian revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia mengatakan, kajian revisi UU yang menuai polemik masih di tahap awal.