HANKAM
Mengenal Yurisdiksi Absolut Peradilan Militer
Babinkum TNI (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia) memberikan penjelasan tentang Yurisdiksi Absolut Peradilan Militer.
#UU TNI
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
PARLEMEN
Uji Materi UU TNI di MK, Ahli DPR Sebut Pengisian Jabatan Sipil Prajurit Berbasis Konstitusi
Sidang pengujian materiil Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digelar di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.
PARLEMEN
DPR Tegaskan Pasal 47 UU TNI Konstitusional dan Rasional di Hadapan MK
DPR RI menegaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kebijakan hukum yang konstitusional dan rasional.
PARLEMEN
Uji Materi UU TNI Berguguran di MK, 3 Pemohon Cabut Permohonan
Uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mulai berguguran dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) setelah tiga pemohon mencabut permohonan.
POLKAM
PP 35/2025, Prajurit TNI Kini Bisa Turun Pangkat karena Langgar Hukum
Presiden RI Prabowo Subianto menerbikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI.
PARLEMEN
DPR: Perpanjangan Masa Pensiun Perwira Militer Beri Fleksibilitas Jika Presiden Membutuhkan
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut ketentuan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi TNI bintang empat memberikan fleksibilitas kepada Presiden jika membutuhkan perwira tinggi yang dinilai strategis bagi negara.
PARLEMEN
DPR Kawal Operasi Militer Selain Perang Berjalan Sesuai Amanat UU
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menegaskan pihaknya akan mengawal Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI berjalan sesuai dengan amanat dari Undang Undang (UU) terbaru tentang TNI yang termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2025.
HANKAM
Menhan Sjafrie Pastikan Revisi UU TNI Sudah Final
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pastikan revisi UU TNI sudah final dan presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani.
HANKAM
Persiapan TNI AD Jika Revisi UU TNI Resmi Diundangkan
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) memastikan TNI AD akan taat dan siap jika revisi UU TNI resmi diundangkan.
HANKAM
Walaupun Sudah Disahkan DPR, UU TNI Belum Bisa Digunakan
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi, mengatakan revisi undang-undang TNI yang baru disahkan oleh DPR RI belum dapat digunakan hingga per hari ini.