Klaim Israel di Tepi Barat Perburuk Konflik, Indonesia Harus Bersikap Tegas

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI menyoroti kebijakan Pemerintah Israel yang menyetujui proposal klaim kepemilikan tanah di Tepi Barat Palestina.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal atau Daeng Ical, menilai langkah tersebut sebagai bentuk aneksasi yang berbahaya bagi proses perdamaian.

Daeng Ical mengatakan kebijakan tersebut mempertegas praktik pendudukan yang telah berlangsung sejak 1967 dan berpotensi memperdalam ketidakstabilan kawasan.

Baca Juga: MPR Minta Presiden Prabowo Maksimalkan KTT Board of Peace untuk Dorong Kemerdekaan Palestina

“Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi tindakan aneksasi yang melanggar hukum internasional dan hak rakyat Palestina,” kata Daeng Ical.

Menurutnya, Israel mencaplok tanah milik masyarakat Palestina tanpa mempertimbangkan hak kepemilikan dan keberlangsungan hidup warga setempat.

Kondisi ini, kata dia, dapat memicu eskalasi konflik serta menghambat berbagai inisiatif perdamaian global.

Baca Juga: Partisipasi Indonesia di Board of Peace Harus Perkuat Komitmen Kemerdekaan Palestina

Daeng Ical pun mendorong Pemerintah Indonesia memanfaatkan forum internasional, termasuk Board of Peace, untuk menyuarakan penolakan dan memperkuat diplomasi pro-Palestina.

“Indonesia harus berada di garis depan memperjuangkan keadilan dan menolak segala bentuk penjajahan,” tegasnya.

Ia juga menyerukan solidaritas dunia internasional untuk menghentikan praktik aneksasi serta memastikan perlindungan hak asasi rakyat Palestina. (Ykb)