Jakarta, IDM – Pemerintah Cina memutuskan untuk memperketat ekspor pesawat nirawak atau drone sipil secara global. Hal itu dilakukan karena muncul kekhwatiran bahwa drone sipil tersebut digunakan untuk kepentingan militer di Ukraina.
Dilansir dari Global Times, Rabu (2/8), Pembatasan itu nantinya akan mewajibkan produsen drone meminta izin untuk mengekspor komponen drone tertentu seperti peralatan radar. Ketentuan itu mulai berlaku pada 1 September mendatang.
Baca Juga: Uni Eropa Sepakat Memperkuat Kerja Sama Maritim Dengan Filipina
“Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi drone telah berkembang pesat, dan skenario penerapannya meluas. Risiko drone sipil bermutu dan berkinerja tinggi yang digunakan kembali untuk penggunaan militer telah meningkat,” kata Kementerian Perdagangan Cina.
Pembatasan ekspor itu akan berlaku untuk drone yang dapat terbang di luar jarak pandang alami operator dan mampu mengudara lebih dari 30 menit. Serta drone yang memiliki kemampuan untuk membawa benda yang beratnya lebih dari 7 kilogram.
Lebih lanjut, otoritas Cina menyebut keputusan itu didasarkan atas penilaian komprehensif dan tidak ditargetkan pada negara atau wilayah tertentu. Keputusan itu semata-mata merupakan penentangan Cina terhadap penggunaan drone sipil untuk militer.
Baca Juga: Pasukan Ukraina Akui Situasi Sulit di Medan Tempur
Sementara, pakar militer Cina Song Zhongping menilai pembatasan ekspor drone ini dilakukan karena Cina merasa bertanggung jawab agar drone sipil tidak disalahgunakan termasuk di Ukraina. Sebab, Cina merupakan salah satu negara eksportir drone terbesar di dunia.
“Cina memiliki standarnya sendiri untuk pembatasan ekspor senjata dan peralatan, termasuk rudal, drone, dan objek lainnya. Kami memperkuat kontrol izin atas ekspor drone ini untuk bertindak sebagai negara yang bertanggung jawab, memastikan bahwa drone tidak dialihkan ke pengguna akhir yang seharusnya tidak memilikinya,” kata Song. (bp)