Kemenko Polkam: Wilayah Perbatasan Bukan Hanya Benteng Terdepan Kedaulatan Negara

Jakarta, IDM – Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menegaskan wilayah perbatasan bukan hanya benteng terdepan kedaulatan negara.

Lebih dari itu, wilayah perbatasan harus menjadi simbol kemajuan. Menurut Agus, wilayah perbatasan perlu meningkatkan revolusi digital dan infrastruktur telekomunikasi.

Di tengah geliat pembangunan nasional, Kabupaten Belu salah satu wilayah perbatasan strategis Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), menjadi sorotan pemerintah pusat terkait ketertinggalan arus digitalisasi yang masih minim.

Baca Juga: Kunjungi Yonif 412/BES, Pangkostrad: Saya Bangga dengan Semangat dan Militansi Prajurit

“Wilayah perbatasan bukan hanya benteng terdepan kedaulatan negara, tapi juga harus menjadi simbol kemajuan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sini tertinggal dari arus digitalisasi nasional,” tegas Agus, dikutip dari keterangan Kemenko Polkam RI, Selasa (15/7).

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, yang menyebut Kabupaten Belu masih menghadapi berbagai tantangan yang serius, baik itu dari sejumlah dusun di beberapa desa belum terjangkau listrik maupun jaringan telekomunikasi.

Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses informasi, layanan publik, dan pendidikan yang layak.

Baca Juga: Perkokoh Diplomasi Pertahanan, Wakasau Hadiri Pembukaan Latgab Talisman Sabre 2025

“Konektivitas yang merata bukan sekadar soal teknologi, tapi menyangkut keadilan pembangunan dan hak warga negara atas informasi, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik,” ujar Willybrodus.

Di samping itu, pihak PLN menyatakan bahwa wilayah-wilayah tersebut telah menjadi prioritas untuk segera masuk dalam program perluasan jaringan listrik.

Di sisi lain, operator seluler menyampaikan kesiapan untuk memperluas cakupan sinyal, asalkan dukungan infrastruktur dasar seperti daya listrik dan menara dapat terpenuhi.

Agus menekankan bahwa perlu pembentukan SMP Digital sebagai proyek percontohan di salah satu wilayah blank spot yang belum memiliki akses listrik dan internet.

Baca Juga: TNI AL Kirim Pesawat CN235-220 MPA ke India, Patroli Bersama di Perbatasan

“Proyek ini akan menjadi simbol transformasi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta,” ujar Agus.

Tak hanya itu, pemerintah daerah, operator seluler, dan PLN juga sepakat untuk mendukung program prioritas nasional seperti Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Pemerataan Pendidikan, dengan menjadikan Belu sebagai lokus intervensi terpadu di kawasan perbatasan.

Agus mengemukakan Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengawal program ini hingga seluruh wilayah Belu terbebas dari blank spot dan menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia. (Ykb)