Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Lintas Sektor Jaga Keamanan Laut Nasional

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Kemenko Polkam juga terus memperkuat sinergi diwilayah yurisdiksi Indonesia (KKPH).

Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan kehadiran negara secara optimal di seluruh wilayah laut Indonesia yang memiliki posisi strategis sekaligus tantangan kompleks.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan KKPH Tahun 2025 yang digelar di Jakarta.

Baca Juga: Kemenko Polkam dan BNPT Tekankan Pencegahan Ekstremisme di Daerah

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengamanan laut nasional.

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito, menekankan persoalan keamanan dan keselamatan laut tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral.

Pasalnya, keamanan laut merupakan isu strategis nasional yang menuntut orkestrasi kebijakan lintas sektor secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

“Keterbatasan alutsista, anggaran, dan ego sektoral bukan persoalan masing-masing instansi, melainkan tantangan bersama. Oleh karena itu, Forum KKPH harus menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memetakan risiko wilayah rawan, dan mengoptimalkan patroli nasional terpadu,” tegas Parwito.
Ia menambahkan luasnya wilayah perairan Indonesia, termasuk kawasan perbatasan dan jalur pelayaran internasional, menuntut kolaborasi yang lebih kuat.

Hal itu supaya pengawasan laut dapat berjalan efektif serta mampu mencegah berbagai ancaman, mulai dari pelanggaran wilayah, kejahatan lintas negara, hingga kecelakaan laut.

Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Huntara di Agam Selesai Secepatnya, Warga Diminta tak Khawatir

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut (Bakamla) selaku Sekretaris Forum KKPH memaparkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KKPH Tahun 2025.

Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar kebijakan nasional KKPH telah diimplementasikan melalui patroli laut terkoordinasi antarinstansi, operasi keselamatan dan pencarian serta pertolongan (SAR), serta kegiatan penegakan hukum di laut.

Sepanjang tahun 2025, patroli nasional dilaksanakan selama 115 hari dengan melibatkan 26 kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, tercatat sebanyak 1.173 operasi SAR yang berhasil menyelamatkan 5.414 jiwa, serta ribuan pemeriksaan kapal dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di laut.

Meski demikian, capaian tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta keterbatasan dan ketimpangan aset operasional antarinstansi.

Baca Juga: Petakan Ancaman Nirmiliter, Kemhan RI Tekankan Koordinasi Lintas Sektor Kementerian dan Lembaga

Sejumlah peserta rapat juga menyampaikan masukan strategis, khususnya terkait kondisi keamanan laut di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Masukan tersebut mencakup perlunya peningkatan sarana transportasi laut, integrasi sistem informasi maritim yang lebih optimal, standardisasi SOP patroli dan penegakan hukum, serta mekanisme serah terima perkara yang lebih jelas dan efektif.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan laut, mendorong patroli terpadu berbasis intelijen, serta mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi hukum yang kokoh bagi tata kelola keamanan laut nasional yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan serta menjamin keamanan dan keselamatan di seluruh wilayah perairan Indonesia. (Ykb)