Kemenko Polkam: Penguatan Peran Daerah Jadi Hal Utama Cegah Konflik Sosial

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan penguatan peran daerah jadi hal yang utama untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Hery Sasongko Menuturkan pihaknya perlu bisa mendalami hambatan dan permasalahan yang dialami oleh pemda dalam penanganan konflik sosial.

Mengingat pentingnya peran aktif dan tanggung jawab pemda dalam menjaga stabilitas wilayahnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terbitkan Perpres 85/2025 untuk Penyelerasan Tugas Kemhan

“Pemerintah daerah didorong untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam ketahanan nasional,” ungkap Hery dari keterangan resmi, yang dikutip Kamis (7/8).

Hery menekankan pula agar pemda dapat mengoptimalisasi peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) dan menjalankan prosedur sesuai regulasi yang berlaku.

Hery juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan konflik sosial. “Terutama pada pencegahan konflik, agar masyarakat dapat tetap menjaga toleransi agama serta mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Hery menjelaskan fase pencegahan menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, khususnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga: Prabowo Bakal Gunakan Diplomasi Tenang untuk Indonesia Hadapi Ketidakpastian Global

“Upaya ini dilakukan melalui pemeliharaan stabilitas dan kondusifitas wilayah, pemetaan potensi konflik, penyelesaian persoalan secara damai, meredam potensi konflik, serta membangun sistem deteksi dan peringatan dini yang responsif,” ujar Hery.

Sementara itu, Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Ekonomi, Marcelino Rumambo Pandin menekankan bahwa penanganan konflik tidak hanya memerlukan peran pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, namun juga seluruh stakeholder.

“Agar semua dapat kolaboratif didasarkan kesatuan pandangan, saling percaya, saling menghargai, dan terikat dalam proses sinergi Timdu PKS yang telah disepakati bersama, karena salah satu persoalan utama adalah masih adanya perbedaan pandangan tentang indikator konflik sosial di antara para pemangku kepentingan” ungkapnya. (Ykb)