Kemenko Polkam Matangkan Strategi Nasional Hadapi Konvensi Siber PBB

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menentukan arah kebijakan nasional terhadap penandatanganan dan ratifikasi UN Convention against Cybercrime di Bogor, Jawa Barat.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah dinamika kejahatan siber global.

Rakor yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, menekankan Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi internasional, terutama karena perannya sebagai Rapporteur dalam Komite Ad Hoc PBB sejak 2019.

“Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi jembatan diplomasi global. Namun, posisi ini harus diikuti keputusan strategis sebelum tenggat waktu penandatanganan pada 31 Desember 2026,” tegas Adi.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Harga BBM Belum Naik, Stok Dijamin Aman

Ia mengingatkan keterlambatan penandatanganan akan membuat Indonesia hanya menjadi “rule taker” atau penerima aturan, bukan pembentuk standar global.

Sebagai langkah konkret, Kemenko Polkam mengusulkan strategi Sign and Prepare, yakni menandatangani konvensi lebih dulu sebagai komitmen politik, sambil menyempurnakan regulasi nasional.

Harmonisasi dilakukan dengan KUHP baru, UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta revisi KUHAP terkait bukti digital lintas negara.

Rakor ini juga menghadirkan pakar dari Kementerian Luar Negeri yang membahas aspek geopolitik ruang siber dan mekanisme hukum internasional, termasuk peluang penandatanganan di Markas Besar PBB, New York.

Baca Juga: Darah Garuda di Tanah Lebanon, Menlu Sugiono Kecam Keras Serangan Israel

Pertemuan lintas sektor ini melibatkan berbagai lembaga strategis seperti Komdigi, BSSN, BIN, Polri, hingga OJK.

Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan kepada Menteri Koordinator Polkam.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan siber transnasional, seperti penipuan daring dan judi online, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.