Kemenko Polkam Konsolidasikan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Karhutla

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga (k/l) dalam upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Jakarta.

Rapat ini bertujuan menegaskan kembali tugas dan tanggung jawab masing-masing k/l sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum.

Baca Juga: Wapres ke-6 RI Try Sutrisno Berpulang, Pemerintah: Putra Terbaik Bangsa Telah Pergi

Selain itu, forum tersebut juga mengumpulkan rencana aksi terpadu, mengidentifikasi berbagai tantangan yang berpotensi muncul pada 2026, serta menyusun strategi menghadapi musim kemarau mendatang.

Rapat dipimpin Brigjen TNI Mar Kresno Pratowo selaku Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan, serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

“Penanganan karhutla pada tahun 2025 telah berjalan baik, tanpa ada reaksi negatif maupun keluhan dari negara tetangga. Namun demikian, monitoring lapangan secara intensif dan apel kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi puncak musim kemarau mendatang,” ujar Kresno.

Baca Juga: Kemenko Polkam-Kemhan Sinkronkan Tata Ruang Pertahanan, Cegah Konflik Lahan di Daerah

Ia menambahkan, meskipun angka kejadian dan pelaporan mengalami penurunan, masih terdapat kasus cukup signifikan di Provinsi Riau yang memerlukan perhatian khusus.

Lebih lanjut, kata Kresno, tahun 2026 menjadi fase krusial. Selain tetap menjadi prioritas nasional, tahun ini dipandang sebagai momentum persiapan menghadapi potensi kemarau ekstrem pada 2027.

Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan peran Kemenko Polkam dalam memastikan kebijakan penanggulangan karhutla berjalan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Mulai dari pencegahan, operasi pemadaman, penegakan hukum, hingga penanganan pascakebakaran. (Ykb)