Kemenko Polkam Gelar Rakor Tindak Lanjut IKLN di Bali, Soroti Integrasi Pengawasan Laut

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Prioritas Nasional Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) di Seminyak, Bali.

Kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga pusat serta pemerintah daerah ini menjadi bagian dari implementasi RPJMN 2025–2029 yang menempatkan keamanan laut, mitigasi bencana, dan keselamatan maritim sebagai pilar strategis pertahanan nasional.

Dalam arahannya, Plh. Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Wahyu Handoyo, menekankan perlunya langkah terpadu antarinstansi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Kepala Badan Logistik Pertahanan di Tengah Evaluasi Distribusi Bantuan

“Penguatan keamanan laut tidak dapat dilakukan secara sektoral. Integrasi data, standardisasi indikator IKLN, modernisasi sarana patroli, dan kesiapan SAR harus dilakukan secara simultan,” ujarnya.

Bali sebagai wilayah strategis di jalur ALKI II menjadi fokus pembahasan. Tingginya aktivitas pariwisata, pelayaran, perikanan, dan transit kapal internasional menimbulkan tekanan pada ruang laut serta menuntut sistem pengawasan yang lebih kuat.

Wahyu menegaskan keberhasilan pengawasan di Bali diharapkan menjadi model nasional.

Baca Juga: Tinjau Padang Pariaman, Presiden Prabowo Minta Percepat Pemulihan Pascabencana

Dalam sesi pemaparan, berbagai instansi memaparkan tantangan yang dihadapi. Universitas Udayana memperkenalkan teknologi Udayana Vessel Monitoring System (UVMS) yang mampu mendeteksi kapal ilegal dan memprediksi rute pelayaran secara real-time.

PSDKP menekankan urgensi standardisasi indikator IKLN dan integrasi basis data antarlembaga. KSOP Benoa, Polairud, Basarnas, Barantin, BINDA, serta SPKKL Bakamla turut melaporkan maraknya kapal mematikan AIS, praktik transshipment ilegal, meningkatnya evakuasi medis kapal pesiar, hingga risiko biosekuriti dari limbah kapal asing.

Sebagai bagian dari kunjungan kerja, tim Kemenko Polhukam meninjau Kantor SAR Bali.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Penanganan Bencana di Aceh Tamiang, Truk BBM dan Alat Berat Dikerahkan

Evaluasi menunjukkan operasi SAR sepanjang 2025 berjalan sesuai standar nasional dan internasional seperti SAR Convention 1979, SOLAS, ICAO, serta regulasi nasional tentang pelayaran, penerbangan, dan penanggulangan bencana.

Kompleksitas meningkat akibat posisi Bali yang berbatasan dengan area tanggung jawab Australia serta dilalui jalur internasional.

“Dengan meningkatnya risiko bencana dan tekanan pariwisata maritim, ketiga pilar ini menjadi fondasi ketahanan keamanan laut Bali ke depan,” pungkas Wahyu. (Ykb)