Kemenko Polkam Gelar Rakor Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidkoor Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menggelar “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Berdasarkan RPJMN 2025–2029” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Wahyu Handoyo, mengatakan rapat ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas-instansi dalam mendukung kebijakan keamanan maritim nasional.

Baca Juga: Menko Polkam Djamari Chaniago: Menwa Punya Peran Strategis dalam Pertahanan Semesta

Ia menegaskan perlunya peningkatan kerja sama operasional di lapangan, integrasi data maritim, dan kesiapsiagaan pada jalur-jalur kritis.

“Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, instansi teknis, serta masyarakat pesisir, kita berharap penguatan keamanan laut di NTB dapat memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Wahyu juga menegaskan pentingnya integrasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

“Kemenko Polkam berperan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan melalui Forum KKPH. Sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat maritim merupakan kunci penguatan keamanan laut nasional,” tegasnya.

Baca Juga: Kunjungi Beberapa Industri Pertahanan, Kemenko Polkam Sebut Litbangyasa Belum Optimal

“Keamanan laut bukan hanya isu pertahanan, tetapi juga fondasi bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat pesisir,” pungkasnya.

Rakor tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, BMKG, akademisi, intelijen daerah, serta berbagai lembaga terkait pengawasan maritim. (Ykb)