Kemenko Polkam Bangun Pertahanan Berlapis Hadapi Ancaman Kejahatan Siber Lintas Negara

Jakarta, IDM – Ancaman terhadap keamanan nasional kini tidak hanya datang dari konflik konvensional, tetapi juga dari kejahatan siber dan transnasional yang memanfaatkan kerentanan sosial masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) langsung memperkuat langkah pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural sebagai bagian dari strategi pertahanan berlapis negara.

Baca Juga: Ancaman Bawah Laut Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Modernisasi Deteksi Maritim Nasional

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Mohammad K. Koba mengatakan jaringan online scam internasional telah berkembang menjadi ekosistem kriminal yang memadukan penipuan digital, perdagangan orang, pencucian uang, hingga eksploitasi tenaga kerja.

Fenomena tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan keamanan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga penguatan ketahanan masyarakat dan kerja sama internasional.

"Ancaman yang kita hadapi saat ini bersifat lintas batas, memanfaatkan teknologi digital, dan menyasar kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, seluruh instrumen negara harus bergerak secara terintegrasi," ujarnya.

Pembentukan Desk Koordinasi Pelindungan PMI oleh Menko Polkam menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman tersebut.

Baca Juga: Indonesia Pimpin 68 Negara di Dewan HAM PBB, Dorong Pangan Bergizi bagi Anak

Selain melindungi warga negara, langkah ini juga bertujuan menjaga ketahanan sosial, stabilitas ekonomi keluarga, serta mencegah berkembangnya jaringan kriminal yang dapat merugikan kepentingan nasional.

"Pelindungan PMI adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional. Ketika masyarakat terlindungi dari eksploitasi dan kejahatan lintas negara, maka fondasi keamanan bangsa juga semakin kuat," pungkas Koba.