Kawal Demokrasi Daerah: Kemenko Polkam Pastikan Pengukuran IDI 2025 Objektif

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Tahun 2025 berjalan optimal, objektif, dan akuntabel.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Mengawal Pelaksanaan Pengukuran IDI Provinsi 2025 yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan ini dihadiri Tim IDI Pusat, jajaran Kementerian Dalam Negeri, serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh provinsi.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Taruna Nusantara Harus Jadi Kawah Candradimuka Pemimpin Antikorupsi

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menegaskan bahwa IDI merupakan indikator strategis dalam pembangunan politik nasional dan daerah.

“IDI tidak hanya menjadi indikator pembangunan politik dalam RPJPN dan RPJMN, tetapi juga telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama gubernur. Karena itu, pengukuran IDI 2025 harus dilaksanakan secara maksimal, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Haryadi.

Ia menjelaskan, pengukuran IDI 2025 mencakup 38 provinsi, termasuk empat daerah otonomi baru yang untuk pertama kalinya masuk dalam cakupan penilaian.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Penguasaan Iptek Kunci Peradaban Tinggi dan Kesejahteraan Bangsa

Saat ini, kata Haryadi, proses pengukuran telah memasuki tahap verifikasi data dan dokumen di tingkat provinsi, dengan 20 provinsi telah melengkapi seluruh persyaratan data.

Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Focus Group Discussion (FGD) di tingkat provinsi pada 2–14 Februari 2026, dengan target penyelesaian nasional pada Maret 2026.

Kemenko Polkam pun berharap hasil IDI 2025 dapat menjadi landasan perumusan kebijakan demokrasi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (Ykb)