Indonesia Dorong Koordinasi Lintas Negara Percepat Pemberantasan Online Scam

Jakarta, IDM – Indonesia mendorong penguatan koordinasi lintas negara untuk mempercepat pemberantasan penipuan daring atau online scam yang semakin terorganisasi dan beroperasi melampaui batas yurisdiksi negara.

Dorongan ini disampaikan dalam Konferensi Internasional tentang Pemberantasan Penipuan Daring (International Conference on Combating Online Scams/ICCOS) di Phnom Penh, Kamboja, yang menghasilkan Phnom Penh Declaration on Combating Online Scams.

Deklarasi Phnom Penh memperkuat komitmen 28 negara dan tujuh organisasi internasional untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi ancaman penipuan daring.

Ruang lingkup kerja sama mencakup penegakan hukum, pertukaran informasi, penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan, hingga penguatan perlindungan terhadap korban.

Baca Juga: Kemenko Polkam Matangkan Pertemuan Perdana Komite Politik dan Keamanan RI–Arab Saudi

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Mohammad K. Koba mengatakan karakter penipuan daring yang semakin lintas batas membutuhkan mekanisme koordinasi yang mampu mempercepat respons antarnegara.

“Koordinasi mekanisme anti-scam lintas negara harus dikuatkan untuk meningkatkan kecepatan penanganan online scam,” ujar Mohammad K. Koba saat menghadiri ICCOS di Phnom Penh, Kamis (24/9).

Menurut Koba, penguatan koordinasi menjadi penting karena penipuan daring tidak lagi berdiri sebagai kejahatan yang berlangsung di dalam satu wilayah negara.

Pelaku dapat berada di satu negara, menggunakan infrastruktur digital dari negara lain, sementara korban dan aliran dana berada di yurisdiksi berbeda.

Baca Juga: Petakan Demokrasi Daerah, Kemenko Polkam Perkuat Fondasi Stabilitas Nasional

Maka, Indonesia mendorong agar berbagai mekanisme yang telah berkembang di tingkat regional maupun global dapat semakin terhubung.

Percepatan pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting untuk memutus rantai kejahatan.

Selain mendorong penguatan kerja sama internasional, Indonesia juga memperkenalkan sejumlah pengalaman nasional dalam menangani penipuan daring, antara lain Satgas PASTI, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), dan Frontier+.

Pengalaman tersebut mendapat perhatian dari sejumlah negara peserta konferensi. Kamboja menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam pengembangan Frontier+.

Sementara itu, Turki tertarik mempelajari secara langsung mekanisme Satgas PASTI dan IASC di Indonesia.

Ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa penanganan online scam semakin membutuhkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antarnegara.

Baca Juga: Menko Polkam Djamari: “Padang Kurusetra” Masa Kini Ada di Medan Digital

Setiap negara memiliki mekanisme domestik masing-masing, namun efektivitas pemberantasan akan sangat ditentukan oleh kemampuan menghubungkan mekanisme tersebut ketika kasus melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Delegasi Republik Indonesia dalam ICCOS dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno.

Delegasi juga terdiri atas Deputi II Kemenko Polkam yang mewakili Menko Polkam, perwakilan Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, serta Polri.

Melalui forum internasional, Indonesia menegaskan pentingnya membangun mekanisme antikejahatan digital yang tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah korban berjatuhan, tetapi juga mampu mempercepat deteksi, pertukaran informasi, penelusuran aliran dana, serta koordinasi penegakan hukum sejak awal.