IKN 2028 di Depan Mata, Kemenko Polkam Warning Jangan Sampai Ibu Kota Politik Berdiri Tanpa Tameng

Jakarta, IDM – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase krusial menjelang target sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Di tengah percepatan pembangunan kawasan pemerintahan, pemerintah menegaskan bahwa kesiapan sistem pertahanan tidak boleh tertinggal.

Sistem pertahanan IKN harus dibangun sebagai bagian integral dari keseluruhan ekosistem ibu kota baru, bukan sebagai proyek yang berjalan sendiri setelah pembangunan fisik selesai.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dalam Rapat Koordinasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Sistem Pertahanan IKN di Jakarta.

Menurut Purwito, keberhasilan pembangunan sistem pertahanan IKN sangat bergantung pada kesamaan arah kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan.

Baca Juga: 1.500 Drone Lukis “Pray for NTT” di Langit Jakarta, Bawa Doa untuk Korban Gempa

“Waktu menuju target tahun 2028 semakin terbatas. Oleh karena itu, momentum rapat koordinasi ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat konsolidasi, mempercepat penyelesaian hambatan, dan memastikan setiap program pembangunan bergerak sesuai dengan kebutuhan operasional,” kata Purwito.

Purwito menyampaikan aspek pertahanan IKN kini tidak bisa lagi ditempatkan sebagai agenda jangka panjang semata.

Dengan waktu menuju 2028 yang semakin pendek, kebutuhan pertahanan harus diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan yang konkret, terukur, dan selaras dengan perkembangan kawasan IKN.

Purwito menjelaskan, sistem pertahanan merupakan salah satu prasyarat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

Keberadaan sistem tersebut dibutuhkan agar aktivitas pemerintahan dapat berlangsung secara aman, tertib, berkesinambungan, sekaligus memiliki kemampuan menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Terlebih, pemerintah telah menargetkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Kondisi itu membuat kebutuhan terhadap kesiapan sistem pertahanan semakin mendesak.

Baca Juga: Presiden Prabowo Usulkan KRI Ki Hajar Dewantara Dijual, DPR Mulai Bongkar Teknis Pelepasannya

Pembangunan sistem pertahanan IKN sendiri berada dalam kerangka periode 2025–2029.

Maka dari itu, setiap tahapan pembangunan perlu dikawal agar kebutuhan pertahanan yang menunjang kesiapan operasional IKN dapat dipenuhi sesuai prioritas dan perkembangan pembangunan kawasan.

“Pengawalan dan pengendalian perlu dilakukan sejak sekarang. Kita tidak ingin terdapat pembangunan kawasan pemerintahan yang telah berjalan, tetapi kesiapan sistem pertahanannya belum berada pada tingkat yang memadai,” tegas Purwito.

Kompleksitas pembangunan sistem pertahanan IKN juga membuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting.
Kemenko Polkam menilai pembangunan pertahanan IKN tidak dapat dilakukan secara sektoral karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari Kementerian Pertahanan dan TNI, hingga kementerian/lembaga terkait.

Kemenko Polkam menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan di bidang politik dan keamanan agar pembangunan sistem pertahanan dapat berjalan dalam satu arah dengan agenda pembangunan nasional.

Baca Juga: Kumpulkan Petugas HUT ke-81 RI di Hambalang, Presiden Prabowo: Semangat Merah Putih Jangan Berhenti di Upacara

“Sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Pertahanan dan TNI, Kementerian/Lembaga terkait, Otorita IKN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Purwito.

Sementara itu, Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Pertahanan Kemhan, Laksamana Yudhi Hermawan, menegaskan kesiapan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mendukung kebijakan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Namun, dukungan membutuhkan sinkronisasi yang lebih erat antara perencanaan pertahanan dengan berbagai aspek pembangunan IKN di luar sektor pertahanan.

Menurut Yudhi, sinkronisasi diperlukan agar sistem pertahanan IKN dapat disusun secara komprehensif dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan IKN sebagai pusat pemerintahan politik.

“Perlu penyesuaian regulasi terkait perencanaan pembangunan IKN berdasarkan realisasi dan evaluasi capaiannya,” kata Yudhi.