DPR: Pelibatan TNI ke Gaza Harus Berbasis Misi Kemanusiaan dan Mandat Internasional

Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan wacana pelibatan TNI ke Gaza, Palestina, harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur.

Ia mengingatkan agar setiap langkah pemerintah tetap berpijak pada konstitusi, hukum internasional, serta mandat yang jelas dari komunitas global.

Menurut Sukamta, pengiriman pasukan hanya dapat dilakukan apabila memiliki landasan hukum yang kuat dan mandat internasional yang terlegitimasi, idealnya melalui koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza. Itu adalah amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita,” ujar Sukamta.

Baca Juga: DPR Dorong Kemandirian dalam Industri Pertahanan Dalam Negeri

Ia menilai, jika Board of Peace (BoP) diposisikan sebagai inisiatif kemanusiaan dan rekonstruksi, maka yang harus dipastikan adalah jaminan keamanan di lapangan serta adanya kesepakatan para pihak yang berkonflik.

Tanpa kepastian tersebut, Indonesia berisiko terseret dalam dinamika geopolitik yang eskalatif.

Sukamta menambahkan mandat BoP harus ditegaskan sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil, bukan keterlibatan dalam operasi militer ofensif.

Ia menekankan reputasi Indonesia dalam misi perdamaian dunia harus dijaga dengan kehati-hatian dan perhitungan matang.

Baca Juga: DPR: Pemerintah Punya Peran Sentral Perkuat Industri Pertahanan Dalam Negeri

“Jadi bukan soal paling pantas, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat Palestina,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan Board of Peace di wilayah konflik seperti Gaza. Ia menyebut jumlah personel masih dalam tahap pembahasan.

“Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 personel mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujar Maruli, Senin (9/2). (Ykb)