DPR Dukung Langkah Presiden Prabowo Evaluasi Keanggotaan Indonesia di BoP

Jakarta, IDM – Rencana Presiden Prabowo Subianto soal tengah menimbang dan akan mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace-BoP) mendapat respons positif.

Dukungan tersebut datang dari Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal. Ia menilai, langkah tersebut tepat dan mencerminkan sikap tegas Indonesia dalam menjaga prinsip perdamaian dunia. Apalagi, Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan militer terhadap Iran pekan lalu.

“Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran benar-benar melemahkan posisi Board of Peace dan memperburuk citra organisasi tersebut sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian global,” ujar Daeng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, Kamis (5/3).

Baca Juga: Konflik Pakistan vs Afghanistan Memanas, Komisi I Minta Opsi Evakuasi Disiapkan

Jika BoP tidak mampu menjalankan fungsi sesuai tujuan yang telah ditetapkan, Daeng Ical menegaskan, maka opsi keluar dari keanggotaan patut dipertimbangkan secara serius.

“Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional harus sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Jika sebuah lembaga tidak lagi konsisten dengan mandatnya, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.

Apalagi, dalam serangan Israel-AS ke Iran tersebut menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan mencederai hukum internasional.

Baca Juga: DPR Kutuk Agresi Israel-AS ke Iran, Desak Perang Segera Diakhiri

Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menyebut langkah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perdamaian dan stabilitas global.

“Tindakan itu jelas bertentangan dengan misi Board of Peace. Dunia membutuhkan de-eskalasi, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan tindakan sepihak yang memperkeruh situasi,” pungkasnya.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik tersebut dan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis yang berpihak pada perdamaian, kedaulatan negara, serta kepentingan nasional Indonesia.

Baca Juga: Uji Materi UU TNI di MK, Ahli DPR Sebut Pengisian Jabatan Sipil Prajurit Berbasis Konstitusi

Seperti diberitakan, rencana evaluasi keanggotaan Indonesia di BoP itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

"Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi," kata mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. (nhn)