Diplomatic Tour 2025 jadi Pondasi Baru Diplomasi Indonesia di Pasifik

Jakarta, IDM – Keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, pelaku industri, serta diaspora Indonesia kembali ditekankan sebagai faktor krusial dalam memperluas dampak diplomasi kedaulatan secara berkelanjutan.

Dalam sesi evaluasi, peserta pertemuan menilai pentingnya harmonisasi kebijakan dan program antarkementerian/lembaga untuk menghindari fragmentasi dan memastikan seluruh inisiatif berorientasi pada hasil.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Diseminasi Hasil Diplomatic Tour 2025 dan Kegiatan Terkait Lainnya Dalam Kerangka Kerja Sama Selatan–Selatan Dan Triangular (KSST) di Bogor, Jawa Barat.

Rapat tersebut dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Baca Juga: TNI-Kemenko Polkam Dorong Integrasi Tata Ruang Pertahanan untuk Perkuat Kedaulatan Bangsa

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika, Marsma TNI Parimeng menyebut Diplomatic Tour 2025 telah memberikan manfaat strategis bagi posisi Indonesia di kancah internasional.

“Dan membuktikan bahwa diplomasi proaktif Indonesia mampu memperkuat jejaring strategis dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan negara-negara Pasifik dan kawasan lainnya,” ungkap Parimeng saat membuka rapat.

Ia menjelaskan selain hasil evaluasi sektoral, rapat juga menekankan penguatan soft power melalui diplomasi budaya, beasiswa, pelatihan, dan gastrodiplomacy, sebagai upaya membangun kedekatan emosional dengan negara-negara Pasifik dan kawasan lainnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tekankan Penguatan Ketahanan Nasional Lewat Transformasi Pendidikan

“Keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, sektor industri, dan diaspora Indonesia juga disorot sebagai elemen penting untuk memperluas dampak diplomasi kedaulatan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam sesi evaluasi, para peserta rapat menyoroti perlunya penyelarasan kebijakan dan program antar-K/L agar tidak terjadi fragmentasi serta memastikan seluruh inisiatif bersifat impact-driven.

Berbagai pandangan strategis disampaikan, termasuk perlunya penyusunan roadmap Indonesia–Pasifik, perencanaan lebih awal untuk penguatan partisipasi negara mitra, komitmen pendanaan bersama, dan penetapan tema yang lebih fokus untuk pelaksanaan Diplomatic Tour berikutnya.

Masukan dari berbagai K/L—seperti Kemenlu, Mabes TNI, Kemenparekraf, Kementerian Pertanian, BSSN, Polri, dan KSP—turut mempertegas pentingnya mekanisme tindak lanjut yang terukur untuk mengamplifikasi peluang kerja sama.

Baca Juga: Presiden Prabowo Serukan Persatuan: Rakyat Perlu Hasil Nyata, Bukan Banyak Bicara

Para peserta rapat sepakat Diplomatic Tour 2025 merupakan fondasi yang kuat bagi peningkatan peran Indonesia di kawasan Pasifik.

Maka, seluruh K/L mendukung agar kegiatan serupa menjadi agenda rutin dua tahunan dengan perencanaan yang lebih matang dan berbasis hasil.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam akan menyiapkan rekomendasi resmi kepada kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat konsolidasi, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan Diplomatic Tour pada periode berikutnya. (Ykb)