357 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel Sejak Gencatan Senjata

Jakarta, IDM – Israel telah berulangkali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan melakukan serangkaian serangan. Setidaknya 357 warga Palestina tewas dan 903 lainnya luka-luka sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.

Melansir AA, Jumat (9/2), Gaza’s Government Media Office melaporkan bahwa jumlah korban itu termasuk perempuan dan anak-anak. Sementara, 38 orang telah ditahan secara sewenang-wenang oleh Pasukan Bersenjata Israel (IDF).

Media Gaza itu juga mengatakan telah mendokumentasikan 591 pelanggaran gencatan senjata oleh IDF, termasuk tembakan langsung ke arah warga sipil, pengeboman, dan penghancuran rumah.

Baca Juga: Zelensky Ungkap 55.000 Tentara Tewas Melawan Rusia

Pelanggaran ini merupakan bukti "kegigihan pendudukan (Israel) untuk merusak perjanjian dan menciptakan realitas berdarah di lapangan yang mengancam keamanan dan stabilitas di Jalur Gaza," katanya.

Serangan Israel yang berulang kali meskipun ada gencatan senjata "merupakan kejahatan sistematis yang bertujuan untuk memperluas kehancuran dan menghukum penduduk secara kolektif, yang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa," tulis pernyataan tersebut.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, para mediator dan penjamin gencatan senjata, serta Dewan Keamanan PBB diharapkan untuk mengambil tindakan serius dan efektif guna menghentikan serangan Israel dan memaksa Tel Aviv untuk sepenuhnya mematuhi perjanjian tersebut.

Baca Juga: Zelensky Sebut Trump Beri Tenggat Waktu hingga Juni untuk Damai dengan Rusia

Kesepakatan gencatan senjata, yang dimediasi oleh Turki, Mesir, dan Qatar, dan didukung oleh AS, mulai berlaku 10 Oktober 2025 untuk menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang dan melukai lebih dari 170.000 lainnya sejak Oktober 2023.

Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata pertukaran tawanan kedua pihak. Rencana damai yang diusulkan AS juga mencakup rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas. (bp)