WNI Disandera Perompak Somalia, Komisi I: Negara Harus Hadir Selamatkan Korban

Jakarta, IDM – Penyanderaan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh perompak di perairan Hafun, Somalia, memicu perhatian serius dari DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menegaskan negara harus hadir dan bergerak cepat untuk menyelamatkan para korban yang saat ini masih berada dalam ancaman para pembajak.

Keempat WNI tersebut merupakan anak buah kapal (ABK) kapal tanker MT Honour 25 yang sedang mengangkut minyak ketika dibajak oleh kelompok perompak di wilayah perairan Somalia, salah satu jalur laut yang dikenal rawan aksi perompakan.

Menanggapi insiden tersebut, Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI), guna menyusun strategi pembebasan yang cepat, aman, dan terukur.

Baca Juga: Usai Tragedi Bekasi Timur, DPR Desak Pemerintah Bongkar Penyebab Kecelakaan Kereta

Menurutnya, keselamatan WNI yang menjadi sandera harus menjadi prioritas utama, sehingga segala langkah pembebasan harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak membahayakan korban.

“Kementerian Luar Negeri harus segera berkoordinasi dengan kementerian P2MI serta TNI dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun strategi pembebasan yang matang dan terukur. Negara harus hadir dan memastikan keselamatan warga negaranya,” ujar Syamsu Rizal, Rabu (29/4).

Politisi yang akrab disapa Daeng Ical itu menyebut proses pembebasan tidak boleh dilakukan secara gegabah.

Menurutnya, strategi operasi harus mempertimbangkan seluruh aspek keamanan, baik dari sisi keselamatan sandera maupun potensi eskalasi ancaman dari kelompok perompak.

Ia juga menilai Indonesia memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menangani kasus serupa, terutama melalui kemampuan TNI yang pernah sukses menjalankan operasi pembebasan sandera di perairan Somalia.

Daeng Ical mencontohkan keberhasilan operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus pada tahun 2011.

Dalam operasi tersebut, pasukan khusus TNI berhasil membebaskan 20 WNI dari tangan perompak Somalia setelah baku tembak, tanpa korban jiwa di pihak Indonesia.

Baca Juga: Praka Rico Gugur di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan UNIFIL

Keberhasilan tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melindungi warganya, bahkan di wilayah konflik atau perairan internasional yang berisiko tinggi.

“TNI memiliki pengalaman dan rekam jejak yang terbukti dalam operasi pembebasan sandera. Ini harus menjadi modal penting untuk memastikan para WNI bisa diselamatkan,” ujarnya.

Selain langkah penyelamatan, Daeng Ical juga menekankan pentingnya jalur diplomasi internasional dalam proses pembebasan.

Mengingat kapal tersebut juga membawa awak dari negara lain, pemerintah Indonesia dinilai perlu membangun koordinasi dengan negara-negara terkait serta otoritas keamanan internasional agar proses penyelamatan berjalan efektif.

Ia menegaskan bahwa pendekatan multilateral akan memperbesar peluang keberhasilan pembebasan sekaligus meminimalkan risiko terhadap para sandera.

“Pemerintah Indonesia perlu menjalin koordinasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan proses pembebasan berjalan efektif dan aman,” katanya.

Lebih lanjut, Daeng Ical menyatakan keyakinannya Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini.

Baca Juga: Israel Pasang Spanduk Militer di RS Indonesia Gaza, Komisi I: Ini Pelanggaran Serius Hukum Humaniter

Menurutnya, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan rakyat.

DPR RI, khususnya Komisi I, akan terus memantau perkembangan kasus penyanderaan tersebut dan mendorong pemerintah agar bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Bagi Komisi I, lanjut Daeng Ical, insiden ini bukan sekadar persoalan keamanan maritim, tetapi juga ujian nyata bagi negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada.

“Keselamatan warga negara adalah prioritas utama. Negara tidak boleh lambat, negara harus hadir menyelamatkan korban,” pungkasnya. (Ykb)