Tragedi Pasukan Garuda di Lebanon, DPR Desak Investigasi PBB dan Evaluasi Total Misi UNIFIL

Jakarta, IDM – Duka mendalam menyelimuti Indonesia setelah gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.

Insiden tersebut kembali menyoroti kompleksitas tugas pasukan penjaga perdamaian di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 425, 426, dan 1701 tahun 2006.

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar dalam misi ini, dengan sekitar 1.060 personel tergabung dalam Kontingen Garuda. Mereka memiliki mandat penting, salah satunya menjaga zona demiliterisasi (DMZ) antara wilayah Hizbullah dan Israel.

Baca Juga: TNI Gugur di Zona Konflik, DPR Minta Evaluasi Misi dan Tekanan ke PBB

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, risiko tinggi tak terelakkan. Dua insiden tragis terjadi satu prajurit gugur akibat tembakan artileri, sementara dua lainnya tewas dalam ledakan saat konvoi yang diduga berasal dari ranjau. Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan pentingnya langkah diplomatik tegas melalui jalur internasional.

Pemerintah diminta segera mendorong investigasi resmi melalui Dewan Keamanan PBB guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab. "Kita harus mendorong investigasi melalui Dewan Keamanan PBB. Jika ada kesalahan dari pihak manapun, termasuk Israel, maka harus ada sanksi tegas," ujarnya.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri diminta lebih aktif mengawal proses investigasi serta memastikan adanya akuntabilitas internasional.

Baca Juga: Krisis Hormuz, DPR Tekankan Diplomasi Strategis demi Keselamatan Awak Kapal

Di sisi lain, wacana penarikan pasukan dinilai perlu dipertimbangkan secara matang.

DPR menilai keputusan tersebut tidak bisa diambil secara emosional, melainkan harus berdasarkan hasil investigasi dan evaluasi menyeluruh dari Mabes TNI. "Jangan karena ada korban lalu langsung mundur. Evaluasi dulu secara taktis dan teknis. Kalau sudah tidak efektif, baru dipertimbangkan penarikan," ujarnya.

Dengan mandat UNIFIL yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis tetap bertahan demi komitmen internasional atau mengevaluasi ulang peran dalam misi yang semakin berisiko tinggi.