TB Hasanuddin Dorong Dialog dalam Menyikapi Polemik Nobar Film di Ternate

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan aparat TNI.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi melampaui kewenangan institusi militer sekaligus bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Menurut TB Hasanuddin, pembubaran kegiatan diskusi publik dan pemutaran film tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini di media sosial ataupun penilaian sepihak bahwa sebuah judul dianggap provokatif.

Baca Juga: DPR Soroti Keamanan Pasukan Perdamaian, Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengamanan TNI

Ia mengemukakan, selama tidak ada putusan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar aturan, maka ruang dialog harus tetap dibuka.

“Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menekankan Pasal 28F UUD 1945 telah menjamin hak warga negara untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran.

Sehingga, pembubaran kegiatan nobar dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan hak sipil di Indonesia.

Baca Juga: TB Hasanuddin Minta Perpres Ekstremisme Tetap Jaga Ruang Demokrasi

TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam revisi Undang-Undang TNI tidak mencakup kewenangan membubarkan kegiatan diskusi atau pemutaran film masyarakat.

Ia menilai apabila terdapat potensi gangguan keamanan, maka pendekatan yang harus ditempuh adalah koordinasi dengan kepolisian, bukan tindakan langsung oleh aparat TNI.

“Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi. Bukan dengan pembubaran kegiatan,” ujarnya.

Ia menilai polemik tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar memperkuat komunikasi publik, terutama terkait proyek strategis nasional maupun kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baca Juga: DPR Dukung TNI Tanamkan Nasionalisme bagi Calon Penerima Beasiswa LPDP

Menurutnya, minimnya sosialisasi dan keterlibatan publik dapat memicu resistensi sosial di lapangan.

Sebelumnya, kegiatan nobar dan diskusi film Pesta Babi yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje dibubarkan aparat TNI.

Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi menyebut langkah itu diambil karena banyak penolakan masyarakat di media sosial yang menilai film tersebut bersifat provokatif.

“Kalau ada perbedaan pandangan, jawab dengan dialog dan argumentasi, bukan pembubaran kegiatan masyarakat," pungkas TB Hasanuddin. (Ykb)