DPR Soroti Keamanan Pasukan Perdamaian, Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengamanan TNI

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI yang bertugas di wilayah konflik dan misi perdamaian internasional.

Hal itu diungkapkan Puan saat pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Senayan, Jakarya, Selasa (12/5).

Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI, Puan memberikan penghormatan tertinggi kepada para prajurit yang gugur saat mengemban misi menjaga perdamaian dunia.

“DPR RI menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan para putra terbaik bangsa dalam mengemban tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia,” ujar Puan dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Selasa (12/5).

Baca Juga: TB Hasanuddin Minta Perpres Ekstremisme Tetap Jaga Ruang Demokrasi

Puan juga secara khusus meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik.

Langkah itu dinilai penting lantaran tantangan operasi pasukan perdamaian yang semakin kompleks.

Puan menegaskan penugasan TNI di wilayah konflik bukan lagi sekadar misi diplomatik, tetapi juga menyangkut kesiapan perlindungan personel, dukungan logistik, teknologi pertahanan, hingga kecepatan evakuasi medis.

DPR, kata Puan, ingin memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia tetap sejalan dengan prinsip perlindungan maksimal terhadap prajurit di lapangan.

Baca Juga: DPR Dukung TNI Tanamkan Nasionalisme bagi Calon Penerima Beasiswa LPDP

Selain menyoroti keamanan pasukan, Puan turut menyoroti dampak konflik geopolitik global terhadap ketahanan nasional Indonesia.

Puan menilai meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi sekaligus ketahanan energi nasional.

Menurut Puan, tekanan geopolitik global telah berdampak pada nilai tukar rupiah, harga energi, biaya logistik, hingga rantai pasok nasional.

Dalam konteks pertahanan, kondisi itu berpotensi memengaruhi postur kesiapan negara apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan fiskal dan strategi nasional yang adaptif. (Ykb)