TB Hasanuddin Desak Penelusuran Pejabat yang Diduga Biarkan Bandara IMIP Beroperasi

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan beroperasinya Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa pengawasan aparat negara.

Polemik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara tersebut tidak dilengkapi layanan Bea Cukai dan Imigrasi.

Hasanuddin menilai temuan itu mengindikasikan potensi pelanggaran aturan penerbangan dan ancaman bagi kedaulatan negara.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Percepat Bantuan untuk Korban Bencana Sumut

“Jika benar bertahun-tahun beroperasi tanpa pengawasan, itu persoalan besar. Negara tidak boleh kecolongan seperti ini,” ungkap TB Hasanuddin, Kamis (27/11).

Bandara dalam kawasan industri IMIP sebelumnya viral setelah Menhan meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI.

Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran unsur negara sebagai anomali yang berpotensi menimbulkan kerawanan ekonomi dan instabilitas nasional.

Hasanuddin menegaskan fasilitas penerbangan, termasuk bandara khusus milik perusahaan, tetap wajib tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Bandara itu objek vital strategis. Tidak boleh dijalankan seolah-olah wilayah privat tanpa kontrol aparat,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tertibkan Operasional Bandara di Kawasan Industri Morowali

Ia menambahkan keberadaan Bea Cukai, Imigrasi, serta otoritas penerbangan adalah keharusan. Tanpa itu, pergerakan manusia dan barang melalui udara rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan dan aktivitas ilegal lain.

Maka dari itu, ia mendesak agar seluruh pejabat yang diduga membiarkan operasi bandara tanpa pengawasan negara diperiksa.

“Usut dan tindak siapa pun yang membiarkan bandara ‘siluman’ ini bekerja tanpa kendali negara,” pungkasnya. (Ykb)