DPR Minta Pemerintah Percepat Bantuan untuk Korban Bencana Sumut

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa mendalam atas banyaknya korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Ia menilai bencana yang terjadi bukan hanya merusak rumah dan sarana umum, tetapi juga mengguncang kondisi psikologis masyarakat.

“Kami di DPR RI menyampaikan keprihatinan serta duka cita yang mendalam atas bencana yang menimpa berbagai wilayah di Sumatera Utara. Semoga proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan tim SAR dapat berlangsung lancar,” ujar Puan.

Cuaca ekstrem yang melanda pada Senin (24/11) dan Selasa (25/11) menyebabkan banjir dan longsor di empat wilayah, yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tertibkan Operasional Bandara di Kawasan Industri Morowali

Di Sibolga, banjir dengan arus kuat menerjang permukiman, menyeret kendaraan, dan merusak infrastruktur.

Sebanyak lima orang dinyatakan meninggal dunia dan empat warga masih dicari oleh tim SAR gabungan.


Di Tapanuli Selatan, banjir bandang menghantam dua desa di Batangtoru, Aek Ngadol dan Huta Godang, menyebabkan empat korban jiwa serta merendam ribuan rumah.

Longsor dan banjir juga terjadi di dua desa di Tapanuli Utara, yaitu Sitolubahal dan Robean, dengan dua rumah dilaporkan tertimbun.
Sementara itu, di Tapanuli Tengah, empat warga juga meninggal akibat bencana serupa.

Melihat kondisi tersebut, Puan meminta pemerintah bergerak cepat dalam memberikan bantuan. Menurutnya, kebutuhan warga terdampak, termasuk mereka yang berada di pengungsian, harus segera dipenuhi.

“Pemerintah perlu memastikan bantuan logistik tidak terlambat. Kenyamanan lokasi pengungsian juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Sebut Penugasan Wapres Gibran Hadiri G20 Sesuai Preseden dan Bukan Hal Baru

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait mesti menyiapkan layanan trauma healing bagi warga, terutama bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga atau tempat tinggal.

Puan juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam proses penanggulangan bencana yang masih berlangsung.

“Keselamatan masyarakat harus lebih utama. Jangan sampai ada ego sektoral,” katanya.

Terkait kerusakan fasilitas umum, Puan mendorong percepatan rekonstruksi jalan nasional dan jembatan dengan konsep build back better agar lebih tahan bencana. Ia juga meminta agar akses pendidikan dan jalur logistik tidak terganggu terlalu lama.

“Sekolah yang terdampak perlu segera direlokasi sementara, dan jalur logistik harus dibuka kembali agar ekonomi lokal bisa pulih,” ujar mantan Menko PMK tersebut.

Baca Juga: Rapat dengan DPR, Bakamla Bahas Penguatan Diplomasi dan Anggaran untuk Sengketa Laut Natuna Utara

Lebih lanjut, Puan menyoroti dampak ekonomi yang dialami petani dan pelaku UMKM akibat terputusnya akses transportasi. Ia meminta pemerintah menyiapkan skema pemulihan ekonomi untuk kelompok-kelompok tersebut.

“DPR akan mengawal agar setiap jalan kembali dapat dilalui, setiap anak bisa kembali ke sekolah, dan petani dapat membawa hasil panennya,” tambahnya.

Puan menegaskan tanggung jawab negara setelah bencana tidak berhenti pada bantuan darurat. Pemulihan infrastruktur vital yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat juga harus menjadi prioritas.

DPR, kata Puan, akan mengawasi proses rehabilitasi agar tidak ada warga yang merasa ditinggalkan. “Saat bencana melanda, negara harus hadir penuh,” pungkasnya. (ykb)