Setahun Emban Misi Perdamaian di Lebanon, Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P Terima Penghargaan Satyalencana Santi Dharma

Jakarta, IDM – Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-P UNIFIL TA. 2024/2025 menerima penghargaan Satyalencana Santi Dharma setelah mengemban misi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penghargaan diberikan Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun saat upacara penyambutan satgas di Lapangan Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (5/2).

Pemberian penghargaan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 7 Tahun 2017.

Baca Juga: Wujud Dukungan dan Pererat Kerja Sama, Kanada-Prancis akan Buka Konsulat di Greenland

“Tugas menjaga perdamaian dunia bukan saja mengangkat citra satuan dan TNI, tetapi juga citra dan harumnya nama bangsa dan negara Indonesia di forum internasional. Tugas dan pengabdian para prajurit selama satu tahun di Lebanon juga menjadi catatan sejarah nasional dan internasional,” kata Bobby membacakan amanat Panglima TNI.

Markas Besar TNI juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komandan Satgas (Dansatgas) beserta seluruh anggota atas dedikasi, disiplin, dan loyalitas selama melaksanakan tugas operasi luar negeri untuk mengharumkan nama bangsa.

“Tingkatkan semangat dan kesiapsiagaan guna menghadapi tugas-tugas berikutnya,” ujar Panglima TNI berpesan.

Baca Juga: Perundingan Damai Rusia-Ukraina Hari Kedua Selesai, Ini Hasilnya

Satgas MTF TNI Konga XVIII-P/UNIFIL yang berjumlah 120 personel, bertugas di daerah misi PBB di Lebabon, sejak 17 Januari 2025 hingga 3 Januari 2026.

Mereka juga telah menerima penghargaan berupa United Nation Medal dari UNIFIL Force Commander, Lebanon Force Medal dari Lebanon Armed Forces Navy, serta Duta Kebudayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Lebanon.

Para prajurit MTF TNI Konga XVIII-P/UNIFIL bertugas bersama KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 dan Helikoper AS 565 MBe Panther HS-1306. Satgas terdiri dari personel yang memiliki kualifikasi khusus sesuai dengan standar kebutuhan yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). (nma)