Rencana Evakuasi 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang, Anggota DPR: Perlu Ada Kejelasan Diplomatik

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai perlu ada kejelasan diplomatik dalam rencana pemerintah mengevakuasi 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Amel juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan kesiapan teknis, dan pendekatan strategis dalam kebijakan kemanusiaan ini.

Hal itu menjadi penting agar tidak ada multitafsir atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Indonesia tentu memiliki komitmen kuat terhadap Palestina. Namun komitmen tersebut harus dibarengi dengan kalkulasi rasional, termasuk soal kesiapan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan keamanan,” ujar Amel, Selasa (12/8).

Baca Juga: Prabowo Siapkan Pulau Galang untuk Pengungsi Gaza, DPR: Solidaritas Nyata untuk Palestina

“Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang,” tambahnya.

Menurutnya, penanganan medis seharusnya bersifat sementara, dengan waktu yang terukur dan koordinasi yang jelas bersama PBB, UNRWA, dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya.

Bila terlalu lama, kata Amel, Indonesia justru bisa terseret pada krisis sosial domestik, terutama jika terjadi tekanan fasilitas, konflik budaya, atau kebocoran pengawasan.

Lebih jauh, Amel menuturkan penempatan warga Gaza jauh dari Tanah Air mereka bisa menjadi preseden buruk dan membuat Israel berpikir bahwa eksodus warga Palestina adalah solusi permanen.

Baca Juga: DPR RI: Pengibaran Bendera ‘One Piece’ Pada Tanggal 17 Agustus Melanggar UU

“Ini bisa menjadi bumerang terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina,” tegasnya.

Amel menyebut seharusnya Indonesia mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat serta memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap Gaza.

Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab memiliki kapasitas dan peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan medis, baik melalui fasilitas di dalam kawasan maupun kerja sama dengan organisasi internasional.

“Ketimbang Indonesia justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” papar Amel.

Baca Juga: Kenaikan Pangkat Pimpinan Tiga Pasukan Khusus TNI, DPR Yakin akan Tingkatkan Performa

“Indonesia harus tetap berhati-hati agar solidaritas kemanusiaan ini, jangan sampai justru tidak menguntungkan Indonesia secara diplomasi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Amel mendesak Pemerintah untuk membuka ruang konsultasi dengan DPR, menyampaikan roadmap kebijakan ini secara terbuka, dan memastikan langkah ini tidak berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.

“Kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap independen, bebas aktif, dan berorientasi pada kemanusiaan, bukan transaksional,” tandasnya. (Ykb)