Rapat dengan DPR, Bakamla Bahas Penguatan Diplomasi dan Anggaran untuk Sengketa Laut Natuna Utara

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI dan Badan Keamanan Laut RI membahas penguatan peran strategis Bakamla untuk permasalahan sengketa di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan.

Rapat dengar pendapat tersebut digelar dengan tema “Penguatan Strategis Bakamla RI sebagai Garda Kedaulatan Wilayah beserta Sumber Daya Alam dan Diplomasi di Laut Natuna Utara" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Baca Juga: Indonesia–Kroasia Perkuat Poros Kerja Sama Pertahanan lewat Diplomasi Parlemen

Dalam pembahasan tersebut, Komisi I dan Bakamla sepakat perlunya penguatan regulasi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah, khususnya di Laut Natuna Utara.

Selain itu, perlunya penguatan diplomasi maritim serta anggaran untuk mendukung patroli dan latihan pengintegrasian sistem informasi.

“Diharapkan dengan adanya rapat ini dapat menjawab seluruh tantangan yang dialami Bakamla RI, sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas mengamankan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia,” tulis keterangan pers Humas Bakamla RI, dikutip Jumat (21/11).

Baca Juga: DPR Minta Presiden Prabowo Hati-Hati Soal Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

Dalam konteks penguatan regulasi, baru-baru ini, Bakamla RI menekankan pentingnya penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) pada rapat yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta, 18 September 2025.

Bakamla juga menekankan perlunya peningkatan kualitas data, konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN dapat benar-benar menjadi indikator yang kredibel bagi Indonesia maupun komunitas internasional. (nma)