Presiden AS Desak Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata 60 Hari

Jakarta, IDM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Hamas untuk menyetujui proposal gencatan senjata dengan Israel selama 60 hari, yang akan disampaikan oleh mediator dari Qatar dan Mesir.

Melalui unggahannya di platform media sosial Truth Social, Rabu (2/7), Trump mengatakan bahwa AS telah menggelar pertemuan dengan pejabat Israel tentang konflik di Gaza. Ia tidak mengungkapkan siapa perwakilannya tetapi utusan khusus AS Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance dijadwalkan bertemu Ron Dermer, penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca Juga: Di Tengah Rencana Gencatan Senjata Israel-Hamas, Gaza Masih Terus Dibombardir

Usai pertemuan itu, Israel menyetujui persyaratan untuk gencatan senjata selama 60 hari. Ia juga mengatakan, Qatar dan Mesir akan menyampaikan "proposal akhir" ini kepada Hamas.

"Perwakilan saya mengadakan pertemuan yang panjang dan produktif dengan Israel hari ini di Gaza. Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan gencatan senjata 60 Hari, di mana kami akan bekerja dengan semua pihak untuk mengakhiri Perang," tulis Trump.

"Qatar dan Mesir, yang telah bekerja sangat keras untuk membantu mewujudkan perdamaian, akan menyampaikan usulan akhir ini. Saya berharap, demi kebaikan Timur Tengah, Hamas menerima kesepakatan ini, karena kesepakatan ini tidak akan membaik, hanya akan menjadi lebih buruk," jelasnya.

Baca Juga: Jubir: Warga Iran Tak Akan Biarkan Pimpinan Tertinggi Khamenei Terluka

Sebelumnya, Hamas menyatakan bersedia membebaskan sandera yang tersisa untuk mengakhiri konflik. Sedangkan, Israel ingin konflik berakhir jika Hamas dilucuti senjatanya dan dibubarkan, sebuah syarat yang ditolak Hamas.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan serangan militer Israel sejak konflik pecah pada Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 56.000 warga Palestina. Serangan itu juga menyebabkan krisis kelaparan hingga Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas kejahatan perang. (bp)