Perang Multi-domain dalam Kasus Israel Serang Gaza, RI Disebut Bisa Kontribusi Dukung Palestina via Siber

Jakarta, IDM – Indonesia disebut bisa berkontribusi lewat saluran-saluran atau mandala dalam hal mendukung perjuangan Palestina melawan Isreal, salah satunya lewat siber.

Ini dikatakan Direktur Eksekutif Intelligence and National Security Studies (INSS) Stepi Anriani dalam webinar bertajuk “Suara, Aksi, dan Harapan Indonesia untuk Timur Tengah” yang digelar INSS di Jakarta, Selasa (21/8) petang.

Stepi mengatakan, dalam kasus Israel menyerang Jalur Gaza dan sekitarnya, ada kekuatan siber yang ambil bagian.

Pada 2025, Israel menggelontorkan dana sekitar 150 juta dollar AS untuk operasi kontra narasi genosida di Palestina.

Baca Juga: Komandan PMPP TNI Pimpin Serah Terima Jabatan

“Itu disebar ke berbagai negara, seolah-olah Israel itu tidak jahat dalam kasus Gaza. Bahkan di berbagai negara, mereka punya buzzer-nya,” kata Stepi.

Stepi menyebut, hal serupa hampir tidak mungkin dilakukan Palestina. Namun demikian, solidaritas dunia terhadap Palestina kuat.

“Solidaritas akan Palestina itu tumbuh secara organik. Ada peran, mandala, atau front yang bisa kita mainkan. Kita bisa berkontribusi dari sisi siber,” ujar Stepi.

Peran siber misalnya dengan menyampaikan dukungan Palestina melalui media massa, media sosial, spanduk dan sebagainya.

Baca Juga: BMKG: Ada 13 Gempa Susulan di Wilayah Jawa Barat, Warga Diminta Tetap Waspada

Stepi mengatakan bahwa perang zaman sekarang, termasuk Israel-Palestina, merupakan kategori perang multi-domain atau multi-domain battle.

“Dulu dalam perang dunia I dan II, Angkatan Darat dengan infanteri dan kavaleri itu di depan. Baru Angkatan Laut dan peperangan udara menyusul. Kalau dalam multi domain battle, itu sudah dikunci dari titik-titik,” kata Stepi.

“Kemudian sibernya sudah digelar H-2 atau H-3, kemudian darat, laut, dan udara serentak. Itulah multi domain battle,” ujar dia.

Stepi mencontohkan lagi perang Rusia dan Ukraina, di mana objek vital nasional disasar terlebih dulu sebelum invasi.

Baca Juga: Mayoritas Warga AS Ingin Semua Negara Akui Palestina

“Indonesia harus berkaca. Ketika sudah ada data bocor, frekuensi terganggu, internet, WhatsApp, itu sudah tanda-tanda bagaimana kondisi hybrid warfare. Tentunya BSSN, BIN, kementerian terkait, harus lebih aware khususnya deteksi terhadap ancaman,” kata Stepi.

Dalam webinar yang sama, pengamat geopolitik Dina Sulaeman juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bisa berperan lewat opini publik atau media.

“Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan dengan apa yang kita bisa. Dukungannya itu bisa dari berbagai front,” kata Dina.

Front tersebut antara lain lewat front akademisi, legal (ICJ dan ICC), opini dan media, diplomasi dan lobi, serta pressure group. (nma)