Pengamat: Krisis Geopolitik Global Perlu Disikapi dengan Kesiapsiagaan Pertahanan Nasional

Jakarta, IDM – Pengamat geopolitik dan akademisi, Rasminto, menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela harus disikapi Indonesia dengan kesiapsiagaan pertahanan nasional yang holistik, mengingat perubahan tata dunia yang semakin tidak menentu dan sarat politik kekuatan.

Rasminto mengatakan, pergeseran geopolitik global saat ini menunjukkan melemahnya tatanan internasional berbasis hukum dan meningkatnya praktik unilateral yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

“Dalam perspektif pertahanan, situasi ini menjadi alarm dini bagi Indonesia. Ketika hukum internasional semakin diabaikan, maka pertahanan negara tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan nasional secara menyeluruh,” ujar Rasminto dalam Kuliah Umum Universitas Quality Medan bertajuk Dampak Krisis Geopolitik Global terhadap Ketahanan Nasional yang digelar secara daring, Kamis (15/1).

Baca Juga: Analis Pertahanan Sebut Strategi ‘Capit Udang’ Respons Perjanjian Keamanan Bilateral Indonesia-Australia

Ia menjelaskan, tindakan unilateral dalam kasus Venezuela bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 2 ayat (4), yang melarang penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.

"Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk konflik bersenjata terbuka, melainkan juga melalui tekanan politik, ekonomi, dan energi", katanya.

Rasminto menekankan bahwa dalam konteks pertahanan modern, ancaman bersifat hibrida dan multidimensional. Krisis geopolitik global dapat memicu instabilitas energi, gangguan rantai pasok pangan, tekanan ekonomi, hingga polarisasi sosial yang pada akhirnya melemahkan daya tahan nasional.

“Pertahanan negara hari ini tidak hanya diukur dari kekuatan alutsista, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi rakyatnya dari guncangan energi, pangan, dan ekonomi akibat konflik global,” katanya.

Baca Juga: Steve Forbes: Dunia Butuhkan Pemimpin Kuat dan Visioner Seperti Prabowo

Ia mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor energi dan pangan berpotensi menjadi titik lemah strategis dalam situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, penguatan kemandirian energi dan pangan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pertahanan nasional.

“Jika ketahanan energi dan pangan rapuh, maka pertahanan negara ikut melemah. Ini adalah kerentanan strategis yang harus segera ditutup,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rasminto menilai krisis Venezuela menjadi refleksi penting bahwa negara dengan sumber daya strategis kerap menjadi sasaran perebutan kepentingan global.

"Dalam konteks Indonesia sebagai negara besar dengan posisi geostrategis, kewaspadaan dan kesiapsiagaan pertahanan menjadi keharusan", urainya.

Ia juga menekankan pentingnya pertahanan semesta, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Literasi geopolitik, ketahanan sosial, dan kepercayaan publik terhadap negara menjadi bagian dari kekuatan pertahanan nonmiliter.

Baca Juga: Respons Pengamat Militer Soal Pesan Presiden Prabowo di HUT TNI: Koreksi Halus terhadap Kultur Lama

“Pertahanan nasional yang kuat membutuhkan kesadaran kolektif. Masyarakat harus mawas diri terhadap disinformasi, provokasi, dan dinamika global yang bisa dimanfaatkan untuk melemahkan persatuan bangsa,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penguatan multilateralisme dan diplomasi pertahanan tetap penting, namun harus diimbangi dengan kesiapan nasional yang mandiri dan adaptif.

“Di tengah ketidakpastian geopolitik global, kesiapsiagaan pertahanan nasional adalah kunci agar Indonesia tetap berdaulat, aman, dan berdaya tahan serta memiliki daya tawar,” pungkasnya. (nhn)