Antara Elang dan Naga: Dilema Geopolitik Indonesia dalam Kerja Sama Pertahanan

“Di Indo-Pasifik, netralitas bukan lagi sikap diam — melainkan strategi.”

Jakarta, IDM – Kebijakan pertahanan Indonesia saat ini berada di persimpangan politik dua kekuatan global — antara Elang Amerika dan Naga China. Keduanya merupakan negara dengan kekuatan militer dominan di Indo-Pasifik, keduanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh, dan keduanya ingin menarik Jakarta lebih dekat ke orbit mereka.

Namun Indonesia tetap teguh pada doktrin dasarnya: politik bebas aktif — kebijakan luar negeri yang independen dan aktif yang menolak memihak pihak manapun. Namun, netralitas di Indo-Pasifik yang multipolar saat ini jauh dari sebuah hal yang sederhana. Batas antara otonomi strategis dan kerentanan strategis semakin menipis setiap harinya.

Bobot strategis geografi

Perhitungan pertahanan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari geografinya. Membentang di jalur laut vital seperti Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, kepulauan ini membentuk “sumbu maritim” antara Samudra Hindia dan Pasifik. Sekitar 60% perdagangan global dan 40% arus energi global melewati perairan Indonesia. Status “chokepoint” (titik sempit) strategis ini meningkatkan nilai geopolitik Indonesia tetapi juga memperburuk kerentanannya.

Laut Natuna Utara, yang diklaim tumpang tindih dengan “nine-dash line” (“sembilan garis putus-putus”) China yang ditetapkan secara sewenang-wenang, masih menjadi zona abu-abu yang menjadi tantangan. Militerisasi Laut Cina Selatan, agresivitas penjaga pantai China, dan penangkapan ikan ilegal telah memaksa Jakarta untuk memikirkan kembali postur pertahanan maritimnya — menekankan kesadaran ranah, pencegahan melalui kehadiran, dan komando gabungan antarlembaga di bawah kerangka kerja Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sementara itu, Amerika Serikat, melalui Strategi Indo-Pasifiknya, memandang Indonesia sebagai “kekuatan menengah yang penting”. Partisipasinya dalam Super Garuda Shield, yang kini diperluas hingga mencakup Jepang, Australia, dan Singapura, menunjukkan kedalaman hubungan pertahanan AS-Indonesia. Latihan ini tidak hanya meningkatkan interoperabilitas, tetapi juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk memodernisasi TNI dan peta jalan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) 2025.

Hedging strategis: doktrin senyap Jakarta

Pendekatan pragmatis Jakarta paling tepat digambarkan sebagai “hedging strategis” — melibatkan semua pihak, menghindari jebakan, dan membangun ketahanan melalui diversifikasi.

Dengan AS, kerja sama mencakup pelatihan dan operasi gabungan hingga transfer teknologi. Program-program seperti mekanisme Penjualan Militer Asing (FMS) telah memungkinkan Indonesia memperoleh sistem-sistem kunci seperti peningkatan kemampuan F-16, helikopter serang Apache AH-64E, dan pesawat angkut militer C-130J Super Hercules.

Baca Juga: Batalion Teritorial Pembangunan dan Upaya Membangun Pertahanan Pulau Besar di Abad Ke-21

Dengan China, kemitraan ini lebih condong ke arah kerja sama industri — produksi bersama rudal anti-kapal C-705, pertukaran akademi militer, dan dialog angkatan laut — yang dibingkai sebagai bagian dari “Kemitraan Strategis Komprehensif”. Dengan mitra lain seperti Jepang, Prancis, dan Turki, Jakarta semakin terdiversifikasi: pengadaan jet tempur Rafale, proyek kapal selam kelas Scorpene, dan produksi tank medium dengan FNSS, semuanya mencerminkan tekad Indonesia untuk membangun ekosistem industri dalam negeri di bawah holding Defend ID.

Meskipun jaringan kerja sama berlapis ini mungkin tampak mencerminkan keraguraguan, sebenarnya hal ini merupakan tindakan penyeimbang yang diambil dengan sadar — yang memaksimalkan manfaat teknologi, sekaligus meminimalkan ketergantungan.

Risiko dan tarik-ulur

Namun, mempertahankan keseimbangan ini sarat dengan ketegangan.

(1) Kapabilitas vs. Ketergantungan

Sistem AS menawarkan kapabilitas dan interoperabilitas mutakhir, tetapi disertai dengan ikatan politik dan ketergantungan logistik. Sistem China lebih murah dan lebih cepat untuk dikerahkan, tetapi berisiko lebih rendah dalam interoperabilitas dan kerentanan keamanan siber. Tantangan bagi Indonesia adalah mencegah kedua belah pihak menjadi satu titik kegagalan dalam rantai pasok pertahanannya.

(2) Kedaulatan di bawah tekanan

Intrusi maritim di Laut Natuna Utara tetap menjadi ujian paling nyata bagi kredibilitas pertahanan Indonesia. Pengerahan fregat kelas KRI Bung Tomo dan pesawat patroli maritim CN-235 oleh pemerintah menggarisbawahi perlunya pengawasan dan pencegahan yang berkelanjutan, bukan eskalasi.

(3) Dilema industri

Defend ID, meskipun ambisius, masih sangat bergantung pada kemitraan asing untuk teknologi-teknologi kunci — mulai dari avionik dan propulsi hingga sistem radar. Ujian sesungguhnya terletak pada peralihan dari perakitan ke inovasi — dari produksi berlisensi ke litbang dalam negeri.

Baca Juga: Merajut Kolaborasi di Laut: Mengapa Sistem Peringatan Dini Terpadu adalah Kunci Kedaulatan Kita?

Doktrin Prabowo: netralitas yang asertif

Di bawah Presiden Prabowo Subianto, diplomasi pertahanan Indonesia telah memasuki fase baru yang lebih tegas. Penekanan pada “perdamaian melalui kekuatan” — yang didukung oleh peningkatan signifikan dalam anggaran pertahanan dan modernisasi militer — menandai pergeseran dari netralitas diplomatik murni menjadi “netralitas yang dipersenjatai”.

Pidato bersejarah Prabowo di PBB pada tahun 2025, di mana dia mengusulkan pengiriman 20.000 pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, jika solusi dua negara terwujud, melambangkan kesiapan Jakarta untuk memproyeksikan kemampuan militer dalam mendukung stabilitas global. Pidato ini juga memperkuat citra Indonesia yang telah lama dipegang sebagai jembatan penghubung antara negara-negara berkembang dan negaranegara besar.

Di dalam negeri, pemerintahan Prabowo sedang menata ulang proses pengadaan pertahanan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan nilai strategis jangka panjang. Dorongan untuk memusatkan pelaku industri pertahanan di bawah Defend ID bertujuan untuk membangun otonomi strategis — mengurangi ketergantungan pada pemasok asing sekaligus mendorong kemitraan berdasarkan pengembangan teknologi bersama, bukan sekadar pembelian.

Baca Juga: Menilik Rencana Akuisisi Kapal Selam dan Sistem Deteksi Bawah Air Indonesia

Rekomendasi strategis

(1) Prioritaskan Kesadaran Ranah Maritim (MDA)

Investasi dalam radar pesisir terpadu, citra satelit, dan sistem UAV harus menjadi tulang punggung strategi penggentar Indonesia. Jaringan MDA yang efektif akan mencegah aktivitas zona abu-abu tanpa konfrontasi langsung.

(2) Diversifikasi rantai pasok

Selain AS dan China, mitra seperti Korea Selatan, Jepang, dan Turki menawarkan opsi teknologi – tanpa keterlibatan politik yang mendalam. Diversifikasi yang seimbang memperkuat daya ungkit dalam negosiasi.

(3) Memperkuat mekanisme regional

Melalui kerangka kerja yang dipimpin ASEAN seperti Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus), Indonesia dapat melembagakan tindakan penyeimbangannya – mengubahnya dari diplomasi ad hoc menjadi keterlibatan terstruktur.

(4) Berinvestasi pada litbang dalam negeri

Otonomi strategis sejati tidak hanya bergantung pada pengadaan, tetapi juga inovasi. Tujuan jangka panjang pemerintah haruslah untuk mengembangkan keahlian domestik di bidang propulsi, sistem pemandu, dan teknologi pertahanan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Kesimpulan

Masa depan pertahanan Indonesia akan ditentukan oleh kemampuannya untuk tetap independen, di era di mana netralitas dianggap oleh pemain lain sebagai “tindakan strategis”. Di antara jangkauan Elang dan bayangan Naga, Jakarta harus tetap membumi — menyeimbangkan keterlibatan (engagement) dengan penggentaran, diplomasi dengan kapabilitas, dan ambisi dengan kehati-hatian.

Dekade mendatang akan menentukan apakah Indonesia muncul sebagai kekuatan regional yang berpengaruh — yang mampu mempertahankan kedaulatannya, sekaligus membentuk keseimbangan strategis di Indo-Pasifik — atau sekadar zona penyangga yang terjebak di antara dua imperium yang bersaing.

Pada akhirnya, ujian bagi kebijakan pertahanan Indonesia bukanlah memilih pihak, melainkan dalam mendefinisikan aturan keterlibatannya sendiri.