Analis Pertahanan Soroti Peluang dan Tantangan Rencana Indonesia Menjadi Lokasi MRO Hercules se-Asia

Jakarta, IDM – Indonesia dikabarkan bakal menjadi lokasi MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pesawat angkut C-130 Hercules se-Asia. Rencana tersebut diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai tawaran dari Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth saat keduanya bertemu di Pentagon, Washington, AS, 13 April 2026.

“Dia (Pete Hegseth) menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan, ‘bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami’,” kata Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Menanggapi rencana tersebut, analis pertahanan Lembaga KERIS Hanif Rahadian menilai, skema yang mungkin akan dikembangkan di Indonesia adalah pembangunan fasilitas Heavy Maintenance Center (HMC) untuk pesawat Hercules. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat mendukung pemeliharaan tingkat berat, perbaikan struktural, overhaul, dan program modernisasi armada C-130J Super Hercules.

Peluang untuk Industri Pertahanan Nasional

Secara umum, Hanif memandang rencana Indonesia sebagai basis MRO C-130 Hercules sebagai peluang strategis, terlebih Indonesia juga tercatat sebagai salah satu operator Hercules terbesar di Asia dan telah memiliki varian terbaru, C-130J Super Hercules sejak 2023.

Baca Juga: Jupiter Aerobatic Team Siap Ramaikan HUT ke-65 RBAF dengan Beragam Atraksi Udara

“Melihat besarnya pangsa pasar pengguna C-130 di kawasan, posisi geografis Indonesia yang strategis, serta status Indonesia sebagai salah satu operator utama armada Hercules termasuk varian Super Herculesnya, maka wajar apabila Indonesia dipandang memiliki potensi untuk menjadi basis MRO regional,” jelas Hanif dalam pernyataan tertulisnya kepada redaksi Indonesia Defense Magazine (IDM), dikutip Rabu (27/5).

Salah satu peluang yang disoroti Hanif yakni transfer teknologi (transfer of technology) dari pabrikan kepada industri pertahanan nasional. Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan pengalaman dan kapabilitas para insinyur serta teknisi dalam negeri.

“Peluang terbesar yang patut dikejar Indonesia ialah memastikan bagaimana pengembangan fasilitas ini benar-benar mampu memajukan industri pertahanan dan aviasi nasional melalui transfer teknologi kepada stakeholder terkait di dalam negeri,” tutur Hanif.

Di sisi lain, rencana pembangunan fasilitas MRO tersebut juga dinilai Hanif dapat memberi efek ekonomi yang berlipat ganda (multiplier effect) bagi Bandara Kertajati dan kawasan di sekitarnya, yang digadang-gadang sebagai lokasi fasilitas MRO.

Baca Juga: Kapuspen: Tak Ada Instruksi Khusus Panglima TNI untuk Operasi Berantas Begal, tapi Izinkan Jajaran Bantu Polri

"Hal ini bisa dilihat mulai potensi meningkatnya aktivitas dan okupansi hotel, kehadiran pertokoan, restoran, pusat bisnis, hingga sektor-sektor jasa lain yang memungkinkan adanya penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan," kata dia.

Kendati demikian, Hanif mengingatkan pemerintah untuk tetap memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur secara matang untuk menyambut peluang kerja sama ini. “Pemerintah perlu memastikan bahwa tenaga kerja lokal, teknisi TNI AU, maupun industri pertahanan dalam negeri siap menerima pelatihan dan transfer teknologi untuk mendukung keberlangsungan program tersebut,” jelas dia.

Tantangan: Kewenangan hingga Diplomasi

Selain peluang, Hanif menilai pemerintah juga perlu mengantisipasi tantangan dari kerja sama tersebut. Salah satunya berkaitan dengan pengawasan terhadap ruang lingkup kerja sama, batas akses, serta kewenangan yang nantinya diberikan kepada pihak asing.

Baca Juga: Kementerian Pertahanan Salurkan 2.400 Paket Daging Hewan Kurban ke Masyarakat

Dalam konteks tersebut, Hanif menegaskan bahwa otoritas Indonesia seharusnya tetap menjadi pemegang kendali utama agar implementasi kerja sama tetap berjalan sesuai dengan rambu-rambu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

“Sebagai tuan rumah, Indonesia berhak menentukan transparansi, batasan, maupun aturan yang dianggap perlu bagi tenaga kerja asing ataupun personel militer negara lain selama proses MRO berlangsung maupun selama delegasi mereka berada di Indonesia,” tutur dia.

Di sisi lain, Hanif turut menyoroti pentingnya langkah diplomasi yang tepat agar rencana kerja sama ini tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tengah bergerak menuju poros atau keberpihakan strategis tertentu.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan bahwa diplomasi terus dilakukan secara komprehensif dan konkret kepada negara-negara lain sehingga kerja sama tersebut tetap dipahami berada dalam koridor politik luar negeri Indonesia, bebas aktif.