Modernisasi yang Belum Menjadi Kedaulatan: Paradoks Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia

Modernisasi pertahanan Indonesia dalam dua dekade terakhir kerap diposisikan sebagai bukti meningkatnya kapabilitas strategis negara. Akuisisi alutsista baru, peningkatan anggaran, serta intensifikasi kerja sama pertahanan internasional membentuk narasi bahwa Indonesia sedang bergerak menuju postur militer yang lebih modern dan disegani di kawasan. Namun, di balik momentum tersebut, terdapat satu persoalan yang terus berulang namun belum pernah benar-benar terselesaikan yaitu modernisasi yang tidak otomatis berbanding lurus dengan kedaulatan pertahanan.

Oleh: Dr. Yenita, Dosen Tetap Magister Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Jakarta, IDM – Pada titik ini, modernisasi Indonesia cenderung lebih tepat dipahami sebagai proses akuisisi kekuatan ketimbang pembangunan kemandirian. Negara memang terlihat semakin modern dalam aspek platform militer yang dimiliki, tetapi pada saat yang sama masih berada dalam struktur ketergantungan teknologi yang dalam dan sistemik terhadap pihak luar. Inilah paradoks utama yang membingkai perkembangan pertahanan Indonesia hari ini yaitu semakin besar belanja modernisasi, semakin jelas pula batas kemandirian yang belum tercapai.

Dalam lanskap yang tampak di permukaan, modernisasi TNI memang menunjukkan kemajuan signifikan. Pengadaan jet tempur generasi baru seperti Rafale dari Prancis, rencana akuisisi F-15 varian terbaru dari Amerika Serikat, penguatan armada kapal selam melalui kerja sama strategis dengan Prancis, serta keterlibatan dalam proyek pengembangan jet tempur KF21 dengan Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam pasar alutsista global. Di saat yang sama, sistem radar, drone, dan platform tempur darat juga terus diperbarui melalui berbagai skema pengadaan.

Secara kasat mata, ini menciptakan persepsi bahwa kekuatan militer Indonesia sedang naik kelas. Namun persepsi tersebut menyimpan lapisan masalah yang lebih dalam di mana sebagian besar sistem tersebut masih berada dalam ekosistem teknologi yang sepenuhnya dikendalikan negara produsen. Artinya, modernisasi terjadi pada level “pengguna” bukan pada level “penguasaan teknologi”.

Ketergantungan ini menjadi masalah utama. Dalam banyak kasus pengadaan alutsista, isu yang sering luput dari sorotan publik bukanlah sekadar harga atau jumlah unit, tetapi ketergantungan jangka panjang terhadap suku cadang, sistem pemeliharaan, serta pembaruan perangkat lunak. Dalam konteks perang modern, di mana sistem senjata semakin berbasis perangkat digital dan integrasi data, kontrol terhadap software dan supply chain menjadi sama pentingnya dengan kepemilikan platform fisik itu sendiri.

Baca Juga: Analis Pertahanan Soroti Peluang dan Tantangan Rencana Indonesia Menjadi Lokasi MRO Hercules se-Asia

Skema transfer teknologi yang menyertai pengadaan juga sering kali tidak menghasilkan lompatan kemandirian yang diharapkan. Transfer teknologi kerap bersifat parsial, terbatas pada perakitan atau produksi komponen tertentu, sementara teknologi inti tetap berada di luar jangkauan. Akibatnya, Indonesia berada dalam posisi sebagai operator canggih, namun bukan pemilik penuh atas sistem yang dioperasikan. Ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “kedaulatan bersyarat”—kedaulatan yang berjalan selama rantai pasok global tetap terbuka.

Di sisi lain, industri pertahanan nasional sebenarnya tidak bisa disebut stagnan. Perusahaan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan kemampuan teknis yang terus berkembang. Produk-produk seperti kendaraan tempur, kapal perang, hingga pesawat ringan membuktikan bahwa kapasitas industri dalam negeri bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Namun perkembangan ini masih menghadapi batas struktural yang signifikan yaitu pada skala, konsistensi, dan integrasi ekosistem.

Masalah utama industri pertahanan Indonesia bukan semata pada kemampuan produksi, melainkan pada absennya kesinambungan antara riset, desain, produksi, dan kebutuhan pengguna akhir. Dalam banyak kasus, proyek pengembangan industri pertahanan masih sangat bergantung pada siklus pengadaan, bukan pada roadmap industri jangka panjang yang stabil. Ketika pesanan tidak konsisten, industri kesulitan mencapai efisiensi produksi, apalagi melakukan lompatan inovasi yang signifikan.

Lebih jauh, hubungan antara sektor riset dan industri pertahanan belum sepenuhnya membentuk ekosistem inovasi yang solid. Riset sering berjalan terpisah dari kebutuhan industri, sementara industri harus menyesuaikan diri dengan pengadaan yang sangat dipengaruhi faktor anggaran dan kebijakan jangka pendek. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi industri pertahanan untuk berkembang menjadi motor kemandirian teknologi nasional.

Baca Juga: Analis Pertahanan Sebut Fasilitas MRO Tidak Bisa Diartikan sebagai Pangkalan Militer

Paradoks ini semakin terlihat jelas ketika dibandingkan dengan ambisi strategis yang sering dinyatakan dalam berbagai doktrin pertahanan nasional. Secara konseptual, kemandirian pertahanan selalu menjadi tujuan jangka panjang. Namun dalam praktiknya, jalur yang ditempuh masih sangat bergantung pada kerja sama internasional dan pembelian platform jadi dari luar negeri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara visi strategis dan mekanisme implementasi yang berjalan di lapangan.

Faktor lain yang memperkuat paradoks ini adalah karakteristik perencanaan anggaran pertahanan yang cenderung mengikuti siklus jangka pendek. Modernisasi alutsista membutuhkan konsistensi investasi jangka panjang, sementara sistem politik dan anggaran sering bekerja dalam horizon waktu yang lebih terbatas. Akibatnya, banyak inisiatif strategis yang tidak memiliki kesinambungan memadai untuk benar-benar membangun kemandirian industri secara bertahap dan terstruktur.

Dalam perspektif strategis yang lebih luas, ketergantungan ini membawa implikasi geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Dalam situasi stabil, ketergantungan teknologi mungkin tidak terlihat sebagai masalah mendesak. Namun dalam kondisi krisis atau ketegangan internasional, akses terhadap suku cadang, pembaruan sistem, atau dukungan teknis dapat menjadi instrumen tekanan politik. Negara yang tidak memiliki kendali penuh atas rantai logistik pertahanannya pada dasarnya selalu berada dalam posisi rentan, terlepas dari seberapa modern platform yang dimilikinya.

Hal ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif. Rivalitas kekuatan besar, perubahan pola aliansi, serta meningkatnya penggunaan teknologi militer berbasis jaringan membuat ke daulatan teknologi menjadi faktor kunci dalam menjaga otonomi strategis. Dalam konteks ini, kemampuan untuk memproduksi, memodifikasi, dan mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri menjadi sama pentingnya dengan kemampuan untuk mengoperasikannya.

Indonesia berada pada posisi geografis dan geopolitik yang strategis, namun justru posisi tersebut menuntut tingkat kemandirian pertahanan yang lebih tinggi. Ketergantungan yang berlanjut justru dapat mempersempit ruang manuver diplomasi dan strategi jangka panjang, terutama ketika kepentingan negara-negara pemasok alutsista tidak selalu sejalan dengan kepentingan strategis Indonesia.

Baca Juga: Catatan Doktrin Perisai Trisula Nusantara

Dengan demikian, modernisasi pertahanan Indonesia saat ini dapat dilihat sebagai fase transisi yang belum selesai. Di satu sisi, kemampuan operasional meningkat secara signifikan. Di sisi lain, fondasi kemandirian teknologi belum terbentuk secara kokoh. Negara berada dalam situasi di mana kekuatan tampak meningkat, tetapi kedaulatan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya otonom.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi apakah Indonesia mampu membeli alutsista modern, melainkan apakah modernisasi tersebut benar-benar membangun kapasitas kemandirian jangka panjang. Tanpa transformasi ekosistem industri, riset, dan kebijakan yang lebih terintegrasi, modernisasi berisiko berhenti sebagai siklus konsumsi teknologi, bukan proses pembangunan kedaulatan.

Pada akhirnya, kedaulatan pertahanan tidak dapat direduksi menjadi daftar inventaris alutsista modern. Ia adalah hasil dari kemampuan suatu negara untuk menguasai siklus penuh teknologi pertahanan—mulai dari riset, desain, produksi, hingga pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Selama aspek ini belum tercapai, maka modernisasi pertahanan Indonesia akan tetap berada dalam posisi paradoks dimana maju secara bentuk, tetapi tertunda secara substansi.

Dan di situlah letak tantangan utamanya—bukan sekadar memperkuat kekuatan militer, tetapi memastikan bahwa kekuatan tersebut benar-benar berada dalam kendali penuh negara yang memilikinya.