Menilik Rencana Akuisisi Kapal Selam dan Sistem Deteksi Bawah Air Indonesia

Jakarta, IDM – Pembangunan kekuatan pertahanan maritim Indonesia memasuki fase krusial seiring pelaksanaan Optimum Essential Force (OEF) 2025–2029. Salah satu agenda utama adalah penguatan kemampuan bawah laut TNI Angkatan Laut melalui modernisasi armada kapal selam dan pembangunan sistem deteksi bawah air yang terintegrasi.

Meski begitu, penguatan kekuatan bawah laut tak cukup hanya dengan menambah kapal selam saja, tetapi juga diperlukan arsitektur pertahanan maritim yang lebih komprehensif seperti kesiapan sumber daya manusia hingga kemandirian industri pertahanan. Di tengah rivalitas global dan dinamika regional menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat langkah menuju kedaulatan maritim.

Isu ini menjadi tema utama dalam talk show Marapi Consulting & Advisory yang menghadirkan tiga narasumber, yaitu eks Direktur Kerja Sama Internasional Dirstrahan Kemhan Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, Desk Editor The Jakarta Post sekaligus Co-Founder Jakarta Defense Society (JDS) Iman Santosa, serta Advisor dan Expert Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Para narasumber menekankan bahwa akuisisi kapal selam tidak bisa dipandang sekadar pembelian platform baru. Kapal selam harus ditempatkan dalam arsitektur kemampuan bawah laut yang utuh, mencakup kesiapan armada, teknologi propulsi, sistem sensor dan deteksi, dukungan operasi, pemeliharaan, sumber daya manusia, hingga penguatan industri pertahanan nasional.

Baca Juga: Merajut Kolaborasi di Laut: Mengapa Sistem Peringatan Dini Terpadu adalah Kunci Kedaulatan Kita?

Jan Pieter menyoroti dinamika kawasan Asia Pasifik yang ditandai rivalitas Angkatan Laut Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas ini, menurutnya, membuktikan teori Mahan bahwa penguasaan laut menentukan posisi sebuah negara sebagai kekuatan besar.

“Indonesia memiliki 2/3 wilayah berupa laut dan empat choke point utama. Rivalitas AS–Tiongkok berpotensi menyeret Indonesia ke dalam wilayah operasi mereka. Karena itu, percepatan modernisasi militer, khususnya kemampuan bawah laut, menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya, Rabu (9/9).

Di sisi lain, Novan menilai bahwa penguatan maritim Indonesia saat ini sudah berjalan dengan kedatangan dua PPA dari Italia, pembangunan dua Fregat Merah Putih, kapal dari Turki, serta rencana pengadaan kapal selam dan kapal induk.

Ia menekankan bahwa dinamika regional menunjukkan negara-negara tetangga juga memperkuat armada lautnya, mulai dari Australia, Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga India.

“Ini bukan sekadar arm race, melainkan arm dynamic karena terjadi pergantian peralatan lama dengan yang lebih modern,” jelasnya.

Sementara itu, Alman menyoroti karakteristik perairan Indonesia yang kompleks. Laut di wilayah barat cenderung dangkal, sementara di timur lebih dalam dengan densitas dan salinitas berbeda. Kondisi ini memengaruhi efektivitas deteksi bawah air dan peperangan anti kapal selam.

“Data oceanografi harus diperbarui melalui survei, dan itu membutuhkan dukungan anggaran. Tanpa pemahaman lingkungan operasi, kemampuan tempur akan terbatas,” kata Alman.

Baca Juga: Batalion Teritorial Pembangunan dan Upaya Membangun Pertahanan Pulau Besar di Abad Ke-21

Diskusi juga menyinggung keterbatasan sistem deteksi bawah air Indonesia yang masih mengandalkan sonar di kapal fregat. Angkatan Laut belum memiliki sistem sensor tetap di choke point maupun kemampuan penerbangan anti kapal selam.

Alman menekankan perlunya membangun sistem terintegrasi, bukan sekadar menambah platform. Tawaran dari perusahaan pertahanan Fincantieri disebut dapat menjadi peluang awal membangun sistem deteksi bawah air lengkap, mulai dari UUV, hydrophone, sonar pasif, hingga command center.

Menutup talkshow, Jan Pieter menekankan bahwa anggaran pertahanan harus disesuaikan dengan kewajiban TNI melindungi kedaulatan NKRI.

“Kita perlu peralatan yang bisa mendeteksi empat choke point dan tiga ALKI dengan sistem tetap, bukan hanya mengandalkan peralatan mobile,” tegasnya.