Penerbangan Angkatan Laut di Garibaldi: Apa yang Sebenarnya Hendak Kita Bangun?

Oleh: Kabais TNI 2011-2013 Laksda TNI (Purn.) Dr. Soleman B. Ponto, ST., SH., MH.

Jakarta, IDM – Gagasan mengembangkan penerbangan Angkatan Laut melalui KRI Sriwijaya eks-Garibaldi memang menarik. Ada geladak penerbangan, helikopter, awak udara, dan kesempatan membangun pengalaman operasi dari laut.

Namun, mengikuti pembahasan mengenai mesin, biaya peremajaan, dan arah doktrin, pertanyaannya harus diperjelas: kemampuan penerbangan apa yang hendak dibangun, untuk menjalankan tugas apa, dan mengapa tugas itu memerlukan Garibaldi?

Istilah naval aviation tidak boleh menjadi jawaban yang menghentikan pertanyaan. Justru istilah tersebut harus dijabarkan menjadi kebutuhan operasi yang dapat diuji.

Membawa helikopter belum berarti memiliki kemampuan penerbangan yang utuh

Ada perbedaan antara kapal yang dapat didarati helikopter, kapal yang dapat membawa helikopter, dan kapal yang mampu mendukung operasi helikopter secara berkelanjutan.

Helikopter dapat diparkir di geladak. Tetapi agar dapat terus digunakan, diperlukan bahan bakar, pemeliharaan, suku cadang, awak, peralatan pendukung, pengaturan penerbangan, serta prosedur keselamatan.

Karena itu, pertanyaan “berapa helikopter yang dapat dibawa?” belum cukup.

Pertanyaan berikutnya adalah: berapa helikopter yang dapat disiapkan untuk terbang setiap hari, berapa lama kegiatan tersebut dapat dipertahankan, dan berapa banyak tugas yang benar-benar dapat diselesaikan?

Kapasitas parkir bukan ukuran yang sama dengan kemampuan menghasilkan penerbangan.

Geladak yang penuh helikopter dapat menghasilkan foto yang mengesankan. Nilai operasionalnya ditentukan oleh kesiapan pesawat, dukungan kapal, kemampuan awak, dan kesesuaian penerbangan dengan kebutuhan di lapangan.

Tentukan dahulu tugas penerbangannya

Dalam alur pemikiran yang kita bahas, Garibaldi diarahkan untuk HADR dan operasi helikopter. Maka, pengembangan penerbangan di atasnya harus dinilai dari kemampuan menyelamatkan manusia, mengevakuasi korban, mengangkut bantuan, dan mendukung penanganan bencana.

Ukuran keberhasilannya harus konkret: jumlah korban yang dapat dievakuasi, muatan yang dapat dikirimkan, waktu tanggap, serta keberlanjutan pelayanan.

Jika kebutuhan yang hendak dibangun kemudian meluas menjadi penerbangan tempur, pengawasan laut, atau tugas militer lainnya, perlu ada kajian tersendiri. Persyaratan tiap misi berbeda. Manfaat dari misi yang belum dirancang dan belum didanai tidak boleh dimasukkan begitu saja untuk membenarkan pengadaan kapal.

Di sinilah disiplin perencanaan diperlukan. Jangan sampai alasan awalnya bantuan bencana, pembenarannya berkembang menjadi pembangunan penerbangan angkatan laut, lalu anggarannya membesar untuk memenuhi kemampuan lain yang tidak pernah ditetapkan secara jelas.

Baca Juga: Intervensi Lintas Negara dan Uji Kedaulatan: Membaca Operation Absolute Resolve dari Perspektif Indonesia

Mengapa harus berangkat dari kapal?

Pangkalan penerbangan yang dapat bergerak di laut mempunyai manfaat, terutama ketika fasilitas darat tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Namun, manfaat itu harus dinilai berdasarkan keadaan penugasan.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: di mana lokasi tugas, di mana kapal dapat ditempatkan, dan berapa jarak yang harus ditempuh helikopter menuju lokasi pelayanan?

Untuk misi bantuan, sebagian waktu dan bahan bakar penerbangan digunakan hanya untuk pergi dan kembali. Posisi pangkalan memengaruhi berapa banyak waktu dan muatan yang tersisa untuk melayani kebutuhan di lokasi.
Karena itu, pilihan pangkalan laut perlu dibandingkan dengan fasilitas darat yang tersedia, pangkalan sementara, maupun kapal lain yang memiliki kemampuan relevan.

Perbandingan ini tidak mengurangi arti penerbangan dari kapal. Tujuannya memastikan bahwa kemampuan tersebut digunakan pada keadaan ketika benar-benar memberikan nilai tambah.

Penerbangan Angkatan Laut harus dibangun dari kebutuhan operasi, bukan dari kebutuhan mengisi geladak kapal yang telanjur dimiliki.

Kapal tua membawa ketidakpastian ke seluruh sistem penerbangan

Di sinilah masalah teknis Garibaldi kembali muncul. Jika kapal dijadikan tumpuan operasi helikopter, kesiapan kapal menjadi salah satu penentu kesiapan unsur udara yang ditempatkan di atasnya. Pesawat dan awak bisa tersedia, tetapi kapal yang belum siap akan membatasi pemanfaatannya sebagai pangkalan laut.

Maka, penilaian tidak dapat berhenti pada mesin penggerak. Fasilitas penerbangan dan seluruh sistem pendukungnya juga harus diperiksa sesuai jenis pesawat serta pola operasi yang direncanakan.

Kondisi fasilitas tersebut pada Garibaldi harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Kita tidak boleh langsung menganggap semuanya rusak, tetapi juga tidak boleh menganggap semuanya siap hanya karena kapal memiliki geladak penerbangan.

Jika penyesuaian besar diperlukan, proyek dapat menghadapi dua kelompok pekerjaan sekaligus: memulihkan kapal dan menyiapkan kemampuan penerbangannya.

Setiap kelompok mempunyai biaya, jadwal, dan risiko integrasi.

Akibatnya, anggaran yang tampak cukup untuk memperbaiki kapal belum tentu cukup untuk menghasilkan sistem penerbangan yang siap menjalankan misi.

Menambal lubang dengan emas, lalu membeli isi geladaknya

Peremajaan kapal tua dapat menyerupai menambal lubang dengan emas. Setelah bagian tertentu dibongkar, dapat ditemukan pekerjaan tambahan yang belum masuk perkiraan awal.

Jika negara sekaligus menanamkan investasi besar pada unsur udara dan fasilitas pendukungnya, alasan untuk terus mempertahankan proyek menjadi semakin kuat.

Kapal harus diselesaikan karena pesawat sudah disiapkan. Fasilitas harus ditambah karena awak sudah dilatih. Biaya berikutnya harus dibayar karena biaya sebelumnya sudah terlalu besar.

Inilah risiko point of no return secara anggaran dan kelembagaan.

Bukan berarti penghentian mustahil, melainkan keputusan berhenti menjadi semakin sulit. Setiap komponen yang sudah dibeli dipakai sebagai alasan untuk membiayai komponen berikutnya.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai manfaat dapat tersisih oleh pertanyaan bagaimana menyelamatkan investasi yang telanjur dikeluarkan.

Semakin besar keterlanjuran, semakin penting penilaian yang berani menghitung manfaat tambahan dari setiap rupiah berikutnya.

Jangan sampai pengembangan penerbangan angkatan laut berubah menjadi alasan untuk mempertahankan kapal, sementara kesiapan kapal itu sendiri terus menjadi hambatan bagi penerbangannya.

Baca Juga: Menilik Rencana Akuisisi Kapal Selam dan Sistem Deteksi Bawah Air Indonesia

Bandingkan dengan kapal baru untuk tugas yang sama

Alternatif yang saya ajukan tetap mengikuti kebutuhan yang telah dibahas: kapal baru berbasis pengembangan desain LPD sepanjang 163 meter menjadi sekitar 180 meter.

Tambahan 17 meter dimaksudkan untuk mendekatkan panjangnya kepada Garibaldi. Kesetaraan kemampuan HADR dan operasi helikopter tetap harus dibuktikan melalui desain.

Keuntungan pendekatan ini adalah kebutuhan unsur udara dapat dimasukkan sejak awal. Jumlah dan jenis helikopter, hanggar, fasilitas pemeliharaan, bahan bakar penerbangan, pelayanan medis, serta ruang bantuan ditetapkan sebagai satu kebutuhan kapal.

Dengan demikian, negara dapat meminta hasil yang jelas: sebuah kapal yang mampu menghasilkan tingkat pelayanan penerbangan tertentu selama masa penugasan tertentu.

Pembangunan kapal baru tetap memiliki risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya. Namun, sasaran desain, lingkup pekerjaan, jadwal, serta persyaratan penerimaannya dapat ditetapkan dari awal.

Perbandingan yang adil harus menempatkan dua sistem yang lengkap: Garibaldi beserta seluruh penyesuaian untuk mendukung penerbangan, dan kapal baru beserta kemampuan penerbangan yang sebanding.

Membandingkan lambung hibah dengan harga kapal baru akan menyembunyikan sebagian besar persoalan.

Belajar penerbangan dari kapal: pelajaran apa yang hendak diwariskan?

Alasan membangun pengalaman juga perlu diperiksa. Pengalaman operasi penerbangan dari laut mempunyai nilai. Tetapi program pembelajaran harus mempunyai tujuan, masa pelaksanaan, biaya, dan ukuran keberhasilan.

Apa kompetensi yang hendak dikuasai? Berapa personel yang harus dilatih? Kemampuan apa yang kemudian dapat diterapkan pada kapal lain atau kapal baru Indonesia?

Tanpa jawaban itu, kata “belajar” dapat menjadi alasan yang tidak pernah selesai.

Lebih jauh lagi, pendidikan tidak hanya mewariskan keterampilan teknis. Pendidikan juga membentuk kebiasaan berpikir.

Jika seluruh latihan selalu dimulai dengan kapal induk sebagai pusat perhatian, para perwira dapat terbiasa melihat operasi laut sebagai kegiatan menjaga kapal induk dan mendukung penerbangan dari kapal tersebut.

Padahal, kepentingan pertahanan Indonesia jauh lebih luas.

Baca Juga: Masa Depan Pertahanan Indonesia, Kapal Selam jadi Penentu Kedaulatan Maritim

Penerbangan harus membantu menjaga selat dan kepulauan

Bagi Indonesia, pertanyaan utamanya adalah bagaimana menjaga wilayah kepulauan, terutama selat dan jalur pendekatnya.

Penerbangan Angkatan Laut harus dinilai dari sumbangannya terhadap kebutuhan tersebut: memperluas pengamatan, mempercepat tanggapan, mendukung unsur laut, dan membantu pelaksanaan tugas di wilayah yang diperlukan.

Tempat pesawat berpangkalan mengikuti kebutuhan operasi. Jangan sampai kebutuhan operasi dipaksa mengikuti tempat pesawat telanjur ditempatkan.

Jika unsur udara, kapal pengawal, dan perhatian komando terlalu terkumpul pada satu kapal, bagian wilayah lain berisiko memperoleh perhatian yang tidak memadai.

Di sinilah pelajaran strategis dari pembahasan Sriwijaya relevan: menjaga satu pusat kekuatan atau satu arah masuk tidak cukup untuk mengamankan kepulauan dengan banyak pintu.

Penyebaran kemampuan tetap memerlukan komando, informasi, dan dukungan yang terhubung. Kekuatan dapat dipusatkan ketika diperlukan, tetapi perhatian strategis harus tetap menjangkau wilayah yang hendak dipertahankan.

Jangan mewariskan keterlanjuran sebagai doktrin

Karena itu, gagasan menempatkan penerbangan angkatan laut di Garibaldi layak dikritisi melalui tiga pertanyaan.

Pertama, apakah kapal tersebut merupakan cara yang paling tepat untuk menghasilkan kemampuan penerbangan yang dibutuhkan?

Kedua, apakah biaya, waktu, dan risiko teknisnya lebih dapat diterima dibandingkan pilihan lain untuk tugas yang sama?

Ketiga, apakah pengalaman yang dibangun memperkuat pertahanan kepulauan atau justru membiasakan organisasi berpusat pada perlindungan kapal induk?

Jawaban atas ketiganya harus mendahului investasi besar.

Saya tidak ingin Indonesia membangun kemampuan yang kemudian dibebani kewajiban mempertahankan alatnya sendiri. Saya ingin setiap kapal, pesawat, dan personel ditempatkan dalam rancangan pertahanan yang jelas manfaatnya.

Jangan sampai kita memperbaiki kapal agar dapat membawa helikopter, lalu menempatkan helikopter agar kapal yang sudah diperbaiki mempunyai alasan untuk terus dipertahankan.

Itulah lingkaran keterlanjuran yang harus diputus sejak tahap perencanaan.

Garibaldi dapat dipensiunkan. Mesin dapat diganti. Tetapi kebiasaan berpikir bahwa setiap operasi harus berputar mengelilingi kapal induk dapat bertahan selama beberapa generasi perwira.

Penerbangan Angkatan Laut Indonesia harus memperkuat kemampuan menjaga kepulauan dan selat-selat Indonesia. Di situlah ukuran keberhasilannya—pada tugas yang diselesaikan, wilayah yang terjaga, dan manusia yang diselamatkan.