Prabowo-Sjafrie, Manuver Ciamik nan Berisiko Indonesia di Antara Rusia dan Amerika

Jakarta, IDM – Dalam kurun waktu hampir bersamaan, Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan dua pertemuan strategis yang menyedot perhatian dunia. Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sementara Sjafrie berkunjung ke Pentagon untuk berdialog dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth.

Langkah diplomasi ganda ini dinilai Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) sebagai manuver ciamik sekaligus berisiko, mengingat ruang geopolitik global kian menyempit. Dalam rilis yang diterima Selasa (14/4), ISDS menekankan bahwa meski AS masih berstatus negara adidaya, kebijakan luar negeri di bawah Presiden Donald Trump justru mempercepat pergeseran tatanan dunia.

ISDS menilai, dunia ke depan akan dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan besar dengan aturan main berbeda dari era unipolar AS. Di kawasan Asia-Pasifik, aktor utama mencakup Amerika Serikat, China, India, Jepang, serta Rusia dan NATO. Indonesia, yang berada di persimpangan geopolitik dan dekat dengan Laut China Selatan, dituntut untuk cermat mengambil peluang sekaligus waspada terhadap potensi konflik.

Baca Juga: Pengamat: Krisis Geopolitik Global Perlu Disikapi dengan Kesiapsiagaan Pertahanan Nasional

Kerja sama dengan Rusia membuka peluang strategis bagi Indonesia, terutama di sektor energi, nuklir, dan antariksa. Namun agenda progresif ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran regional terkait arah kebijakan Indonesia. Untuk menyeimbangkan persepsi, kunjungan Sjafrie ke AS menjadi sinyal bahwa politik luar negeri bebas aktif tetap dijalankan. Indonesia bekerja sama dengan Rusia, tetapi juga menjaga hubungan erat dengan Washington.

Selama bertahun-tahun, AS menjadi mitra militer utama Indonesia dengan sekitar 170 latihan bersama per tahun. Bagi TNI, hubungan ini meningkatkan profesionalisme dan pemahaman tentang peran militer dalam negara demokrasi. Sementara bagi AS, latihan di Indonesia memberi akses pada data wilayah Asia-Pasifik serta pengalaman beroperasi di iklim tropis.

Meski demikian, klausul “kerja sama operasional” perlu dijelaskan secara transparan. ISDS mengingatkan, keberadaan pangkalan militer asing di Indonesia bertentangan dengan prinsip bebas aktif dan berpotensi menyeret RI ke konflik global.

Baca Juga: Pengamat Apresiasi Transparansi TNI Soal Penyiraman Aktivis KontraS

Contoh nyata terlihat dari konflik di Timur Tengah, di mana pangkalan AS kerap menjadi sasaran serangan. Indonesia tidak ingin menjadi arena pertempuran serupa. Karena itu, isu akses wilayah udara dan potensi pangkalan militer harus dikaji dengan hati-hati. Hal serupa berlaku bagi Rusia, yang disebut lama mengincar Biak sebagai lokasi stasiun luar angkasa.

Diplomasi Regional dan Keterlibatan Publik

Manuver diplomatik ini tentu menimbulkan prasangka dari negara tetangga maupun kekuatan besar lain. Indonesia perlu segera mengkomunikasikan langkahnya secara komprehensif kepada ASEAN, sekaligus membuka ruang kerja sama lebih luas dengan China, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga pertahanan.

ISDS menekankan, pengambilan keputusan strategis sebaiknya tidak bersifat top-down. Pemerintah perlu mendengar masukan birokrasi profesional di Kemlu, Kemhan, TNI, serta melibatkan masyarakat sipil yang kompeten. Transparansi informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik, sekaligus memperkuat narasi Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik. (nhn)