Analis Pertahanan Sebut Fasilitas MRO Tidak Bisa Diartikan sebagai Pangkalan Militer

Jakarta, IDM – Tawaran Menteri Urusan Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth kepada Indonesia untuk menjadi pusat pemeliharaan pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia telah memunculkan beragam diskursus, termasuk kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut dapat menjadi pangkalan militer.

Analis pertahanan Lembaga KERIS Hanif Rahadian menjelaskan bahwa fasilitas MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) tidak serta merta dapat diartikan sebagai pangkalan militer. Menurutnya, fasilitas MRO pada dasarnya berfungsi sebagai pusat perawatan, overhaul, dan dukungan teknis pesawat.

Namun, Hanif menilai, kecurigaan maupun ambiguitas strategis dari sebagian pihak merupakan hal yang wajar. Terlebih, tawaran kerja sama tersebut datang dari Amerika Serikat di tengah dinamika geopolitik global dan potensi konflik yang terus berkembang.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Tinjau Kesiapan Operasional Yon TP 808/Mbaham Matta di Papua Barat

“Dalam situasi seperti sekarang, termasuk dengan adanya konflik di Timur Tengah dan isu blanket overflight yang sebelumnya sempat ramai dan memunculkan diskursus publik, maka wajar apabila muncul kekhawatiran bahwa fasilitas ini dapat berkembang menjadi pangkalan militer asing,” jelas Hanif kepada redaksi Indonesia Defense Magazine, dikutip Kamis (28/5).

Praktik Lazim Ekosistem Industri Pertahanan Global

Hanif menjelaskan, kerja sama maupun kemampuan suatu negara untuk memfasilitasi perawatan serta pemeliharaan aset militer negara lain telah menjadi praktik umum dalam ekosistem industri pertahanan global, khususnya dalam situasi damai.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana praktik serupa telah diimplementasikan di negara lain. Di Malaysia, AIROD Sdn. Bhd. telah lama menjadi pusat MRO berbagai pesawat militer. Perusahaan tersebut tercatat memiliki status sebagai Hercules Service Center (HSC) yang disetujui Lockheed Martin untuk menangani perawatan-perawatan varian lama C-130 Hercules (B - H).

Baca Juga: Empat Prajurit TNI AD Raih Puluhan Medali di Bidang Olahraga

Sementara di Indonesia, Hanif menyoroti kemampuan Garuda Maintenance Facility (GMF) dalam melakukan perawatan terhadap pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) tanpa menjadikan fasilitas tersebut sebagai pangkalan militer.

“Kerja sama MRO berbasis kemitraan dengan Original Equipment Manufacturer (OEM) seperti ini dapat tetap berjalan dalam koridor industri dan wewenang sipil sebagai pusat pemeliharaan di level kedirgantaraan, tanpa mengubah statusnya menjadi pangkalan militer asing,” ungkap dia.

Atur Batasan dan Pengawasan

Berkaca dari implementasi kerja sama MRO di negara lain, Hanif menilai persoalan utama tidak terletak pada keberadaan fasilitas tersebut, melainkan pada bagaimana pemerintah mengatur batasan, pengawasan, dan kendali atas pelaksanaannya.

Baca Juga: TNI AU Matangkan Persiapan Latihan Angkasa Yudha 2026, Antisipasi Ancaman Drone hingga Siber

Menurutnya, seluruh mekanisme kerja sama harus berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menempatkan kedaulatan dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

“Sebelum kerja sama ini disahkan dan dijalankan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam bersama stakeholder dan para ahli terkait. Indonesia harus memastikan transparansi kerja sama, menentukan sejauh mana peran Amerika Serikat dalam memfasilitasi maupun mengawal transformasi tersebut, serta merumuskan batasan yang jelas terkait akses, kewenangan, ruang lingkup aktivitas, hingga status kawasan dalam jangka panjang,” pungkas Hanif.