Masa Depan Pertahanan Indonesia, Kapal Selam jadi Penentu Kedaulatan Maritim

Jakarta, IDM – Marapi Consulting & Advisory kembali menggelar diskusi bertajuk Ngobrolin Pertahanan Indonesia (Ngopi) de’Talkshow episode ke-4 dengan fokus pada masa depan pertahanan Indonesia, khususnya peningkatan kemampuan kapal selam sebagai tulang punggung matra laut, Selasa (6/10).

Acara ini menghadirkan tiga narasumber, yakni mantan Asrena KSAL Laksda TNI (Purn.) Iwan Isnurwanto, Kabid Alih Teknologi dan Offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Yono Reksoprodjo, serta konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali. Ketiganya menyoroti aspek operasional, teknologi, hingga strategi pengadaan alutsista kapal selam di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Iwan yang memiliki latar belakang dinas panjang di satuan kapal selam menekankan bahwa kapal selam memiliki nilai strategis karena keberadaannya sulit dideteksi.

“Kapal selam itu mempunyai strategic deterrence karena tidak diketahui di mana keberadaannya, berapa yang mampu beroperasi, dan kapan menyerang,” ujarnya dalam rilis yang diterima Indonesia Defense Magazine, Rabu (7/10).

Baca Juga: Merajut Kolaborasi di Laut: Mengapa Sistem Peringatan Dini Terpadu adalah Kunci Kedaulatan Kita?

Indonesia, kata Iwan, saat ini mengoperasikan empat kapal selam, terdiri dari satu unit Tipe 209 KRI Cakra 401 dan tiga unit DSME 209 Nagapasa-class. Ia mengatakan, tantangan utamanya mencakup usia tua, kelelahan material, serta isu desain.

Iwan menegaskan perlunya konsep operational availability, siklus pemeliharaan, dan rotasi awak yang matang agar kapal selam siap menjalankan operasi berkelanjutan.

Menurutnya, tantangan teknologi saat ini seperti drone bawah laut (UUV) dan kecerdasan buatan (AI) menuntut kesiapan personil dan kapal selam sangat tinggi.

Sementara itu, Yono menyoroti pentingnya peta jalan (roadmap) teknologi pertahanan yang jelas agar industri dalam negeri dapat berkembang. Ia menekankan bahwa membangun kemandirian bukan sekadar mendirikan pabrik, melainkan membangun ekosistem industri yang melibatkan pemasok komponen dari tier 1 hingga tier 3.

Baca Juga: Menilik Rencana Akuisisi Kapal Selam dan Sistem Deteksi Bawah Air Indonesia

“Kapal selam besar sering dikategorikan sebagai prototype, sehingga kemampuan engineering, manufacturing, dan MRO sangat krusial,” jelasnya.

Yono menekankan manfaat skema offset dalam pengadaan alutsista, baik berupa keterlibatan langsung dalam proyek maupun pengadaan simulator dan laboratorium. Namun ia mengkritisi jeda waktu panjang antar kontrak pengadaan yang berpotensi menghilangkan keterampilan teknis yang sudah diperoleh.

Di sisi lain, Alman menyoroti keterbatasan jumlah kapal selam Indonesia dibandingkan luas wilayah laut yang harus diamankan. Ia menekankan perlunya kebijakan keberpihakan dari Kementerian Pertahanan agar TNI AL mampu meningkatkan kemampuan peperangan bawah laut.

“Tanpa kebijakan keberpihakan pengadaan kapal selam dari Kementerian Pertahanan, sulit mengharapkan peningkatan kemampuan Angkatan Laut,” tegasnya.

Alman mengusulkan pengadaan kapal selam U212 NFS dari Fincantieri sebagai solusi jangka pendek (stopgap) sambil menunggu pembangunan kapal selam Scorpène Evolved Full Li-ion di PT PAL yang baru diperkirakan operasional pada 2031–2032.

Baca Juga: Intervensi Lintas Negara dan Uji Kedaulatan: Membaca Operation Absolute Resolve dari Perspektif Indonesia

Kapal selam U212 NFS disebut sebagai evolusi mutakhir dengan sistem AIP (Air-Independent Propulsion) yang memungkinkan operasi senyap lebih lama tanpa muncul ke permukaan. Kapal ini juga mendukung integrasi sistem manajemen tempur canggih dan persenjataan modern seperti rudal jelajah jarak jauh.

Meski begitu, pengadaan kapal selam sebagai stopgap yang disyaratkan adalah unit baru dan menyertakan paket offset alih teknologi penuh. Alih teknologi kapal selam tidak boleh berhenti pada tahap assembling (merakit potongan lambung) saja.

Melalui diskusi ini, ketiga narasumber menegaskan urgensi modernisasi armada kapal selam Indonesia di tengah eskalasi rivalitas maritim global. Perairan ALKI I, II, dan III menjadi jalur perlintasan kapal selam internasional, sementara negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Australia telah mempercepat modernisasi armada bawah air mereka.

Selain itu, para narasumber juga menekankan pentingnya disiplin konsistensi armada untuk mencegah malapetaka logistik, pembengkakan biaya pemeliharaan, serta komplikasi rotasi dan standarisasi pelatihan awak kapal selam.